"Saya mengapresiasi rekan-rekan Pemuda Muhammadiyah yang kemudian bersama yang lain menginisiasi untuk melaporkan masalah ini ke ranah hukum atau ke polisi," kata Hidayat saat menerima Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis.
Hidayat mengatakan proses hukum harus terus berjalan kendati Ahok telah meminta maaf setelah menyebut Alquran Surat Al-Maidah 51 di hadapan warga Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu yang oleh sebagian kalangan, termasuk tokoh muda NU Nusron Wahid sebenarnya Ahok mengatakan ayat itu telah dimanipulasi untuk tujuan politik agar warga Jakarta tidak memilihnya pada Pilkada nanti.
"Tidak cukup minta maaf. Oke-lah minta maaf, tapi ini sudah menjadi perhatian publik dan lembaga sekelas MUI sudah menyatakan sikapnya dengan jelas karena menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," lanjut petinggi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Selain itu, menurut Hidayat, kasus ini bisa menjadi ajang pembuktian pihak kepolisian kepada masyarakat bahwa penegak hukum sangat profesional dalam menangani suatu kasus, termasuk penistaan agama.
"Sebaiknya masalah ini dijelaskan dari sisi hukum agar publik tahu bahwa ini ditangani dengan profesional, tidak politis terkait Pilgub," katanya. "Saya berharap Bareskrim (Polri) berlaku sangat adil dan serius dalam penegakkan hukum. Supaya tidak terjadi radikalisasi, hukum harus ditegakkan sebenar-benarnya."
Hidayat meminta masyarakat ikut mengawal kasus ini. "Penting juga hukumnya dikawal, jangan sampai masuk angin atau berpihak sama yang kuat."
Selain itu, Abdul Rahman Syahputra dari Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, mengaku mengadvokasi kasus ini agar Ahok tidak terus-terusan mempertontonkan gaya memimpin yang meresahkan sebagian masyarakat.
"Jadi sekarang ini kami advokasikan kasus penistaan agama. Kami ingin melihat kampanye pemimpin yang lebih beradab. Kasihan masyarakat kalau begini sehingga kami advokasi karena pemimpin akan ditiru," kata Abdul Rahman.
Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
