"Kalau melihat anggaran lingkungan di seluruh kementerian, kurang dari lima persen dari anggaran. Artinya negara belum berpihak," kata Satya W Yudha dalam rilis di Jakarta, Sabtu.
Menurut Satya, rencana pemerintah untuk menerapkan Persetujuan Paris terkait upaya perubahan iklim merupakan berita bagus karena selama ini permasalahan sektor lingkungan dinilai hanya sebatas imbauan tanpa adanya pemberlakuan perangkat hukum yang dinilai cukup memadai.
Bila ratifikasi Persetujuan Paris itu jadi dilakukan, kata politisi Partai Golkar itu, maka Indonesia juga harus bisa mengganti semua penggunaan energi kotor seperti yang berbasis dengan batu bara dengan berbasis energi bersih.
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR Akmal Pasluddin menginginkan pemerintah bisa menjadikan perubahan iklim sebagai isu sentral mengingat Indonesia menjadi perhatian dunia atas komitmennya mengurangi 29 persen emisi karbon hingga 2030.
"Persoalan pengurangan emisi karbon ini merupakan harapan semua bangsa terhadap Indonesia agar mampu untuk mencapainya," kata Akmal Pasluddin.
Menurut Akmal, perhatian yang besar dari dunia internasional itu merupakan hal yang wajar mengingat luasan hutan RI termasuk kategori 10 terluas secara global.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, Indonesia memiliki hutan tropis ketiga terbesar di dunia. Sedangkan secara luas, Indonesia menempati peringkat delapan hutan terluas, setelah Rusia, Brasil, Kanada, Amerika Serikat, China, Australia, dan Republik Demokratik Kongo.
"Namun yang menjadi kekhawatiran adalah kecepatan penyusutan luasan hutan di negara ini sangat pesat sehingga perlu peningkatan kewaspadaan oleh semua pihak terutama pemerintah," katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengemukakan bahwa kerusakan hutan di berbagai dunia termasuk Indonesia telah berpengaruh signifikan terhadap perubahan iklim.
Untuk itu, ujar dia, sangat mendesak bagi pemerintah Indonesia untuklebih serius menjadikan isu perubahan iklim ini menjadi perhatian prioritas.
"Hal itu karena berdasarkan hasil dari banyak riset, dikemukakan bahwa penurunan produksi pangan tingkat dunia akibat kemampuan adaptasi tanaman pangan dari spesies rerumputan termasuk padi, tidak dapat mengimbangi kecepatan perubahan iklim. Ketika produksi pangan ini terganggu, maka masalah serius terhadap kelangsungan umat manusia menjadi terancam," ucapnya.
(T.M040/B/S027/S027) 15-10-2016 16:46:54
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
