Kesembilan prioritas tersebut adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran untuk memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Kemudian, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
Lalu, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; melakukan revolusi karakter bangsa; dan memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Sebagaimana yang tertuang dalam laporan capaian dua tahun pemerintahan Jokowi-JK yang diterbitkan oleh Kantor Staf Presiden, visi pemerintahan Jokowi-JK telah dirumuskan dalam nawacita yang memiliki tiga ciri utama yakni negara hadir, membangun dari pinggiran, dan revolusi mental.
Presiden Jokowi sejak awal memimpin negeri ini memang menggelorakan kembali semangat membangun kesadaran rakyat Indonesia untuk bekerja.
"Mari bergerak bersama untuk bekerja, bekerja, dan bekerja". Begitulah kutipan pernyataan Jokowi saat menyampaikan pidato pertamanya selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk periode 2014-2019 dalam Sidang Paripurna MPR pada 20 Oktober 2014.
Jokowi yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dalam memimpin bangsa ini, tentunya menjadi teladan bagi bangsa ini untuk terus selalu dan selamanya bekerja secara nyata dan sungguh-sungguh untuk mencapaia tujuan bangsa ini.
Fokus
Pemerintahan Jokowi-JK telah menetapkan 2016 sebagai tahun percepatan pembangunan.
Pada tahun percepatan pembangunan ini, pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan dan kesenjangan sosial.
Tiga langkah itu adalah, pertama, percepatan pembangunan infrastruktur; kedua, penyiapan kapasitas produksi dan sumber daya manusia; ketiga, deregulasi dan debirokratisasi.
Pemerintah membangun berbagai sarana insfrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial.
Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan, pelabuhan, bandara, dana rel kereta api, sedangkan, akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan perumahan rakyat.
Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 km, jalan tol sepanjang 132 km, dan jembatan sepanjang 16.246 m atau sebanyak 160 jembatan. Capaian tersebut telah melampaui target pembangunan jalan nasional sepanjang 703 km dan jembatan sepanjang lebih dari 8.452 m.
Pembangunan kereta api tidak hanya dilakukan di Jawa tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sampai sekarang jalur kereta api yang beroperasi telah mencapai sepanjang 5.200 km spoor (km sp). Di tahun 2015, 179,33 km sp telah selesai dibangun dan 271,5 km sp sedang dalam proses pembangunan. Selain itu sedang dibangun kereta api transportasi perkotaan seperti MRT (mass rapid transportation), LRT (light rail train), serta commuter line.
Untuk tol laut, pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai simpul jalur tol laut. Sebagai pendukung, turut dibangun 47 pelabuhan nonkomersiil dan 41 pelabuhan sedang dalam proses pembangunan. Taret pemerintah adalah sudah terbangun 100 pelabuhan pada tahun 2019.
Sementara sembilan bandara telah dikembangkan tahun ini sehingga memiliki standar lebih tinggi, dan enam bandara telah resmi dibuka.
Dalam percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga membangun wilayah-wilayah marjinal, tertinggal, dengan menggunakan dana APBN sedangkan daerah-daerah lain yang ekonomi mengeliat dana tumbuh, pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerja sama dunia usaha dengan BUMN.
Tahun 2016 ini, investasi BUMN ditargetkan sebesar Rp410,2 triliun yang di dalamnya terdapat 62 proyek strategis dengan nilai proyek sebesar Rp347 triliun. Nilai investasi BUMN akan terus diperbesar sehingga pada tahun 2019 dapat mencapai Rp764 triliun.
Sebagai katalisator pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, pemerintah berkomitmen melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Sebanyak 12 paket kebijakan ekonomi telah dikeluarkan pemerintah sampai dengan awal Juni 2016.
Pemerintah juga telah membentuk satuan tugas percepatan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi.
Sebagai bagian dari deregulasi, pemerintah telah melakukan sinkronisasi berbagai peraturan daerah terkait perdagangan dan investasi. Lebih dari 3.000 peraturan daerah sudah dibatalkan karena tidak kondusif bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha.
Aspek strategis
Dalam melakukan berbagai terobosan itu, pemerintah menaruh perhatian besar pada empat aspek strategis.
Aspek strategis pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima. Reformasi yang menyeluruh dari hulu ke hilir, bukan reformasi tambal sulam. Untuk itu profesionalisme Polri dan Kejaksaan serta kualitas aparatur sipil negara terus ditingkatkan.
Percepatan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja pemerintah juga terus dipercepat sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi, dan pencegahan praktik korupsi.
Aspek strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan. Paradigma lama anggaran dibagi rata, diubah dengan paradigma baru yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas.
Esensinya adalah uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang nyata, dan terasa manfaatnya buat rakyat.
Sudah tidak bisa lagi, anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat yang sebenarnya dapat diefisienkan. Begitu pula tradisi lama penggunaan kalimat-kalimat bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran harus ditinggalkan karena berujung pada tidak efisiennya penggunaan dana pembangunan.
Aspek strategis ketiga adalah politik luar negeri. Dengan diplomasi yang kuat, pemerintah mempercepat berbagai kerja sama dan mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai.
Sementara dalam rangka pemantapan kedaulatan, pemerintah mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia. Perbatasan seperti di Entikong, Natuna, Atambua, dan Papua-PNG dikembangkan agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal Tanah Air diperhatikan secara sungguh-sungguh.
Aspek strategis keempat adalah demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan.
Presiden Jokowi mengingatkan bangsa ini tidak akan produktif, tidak akan maju, tidak akan menjadi bangsa pemenang apabila tidak menghargai hak asasi manusia dana terus didera gonjang-ganjing politik. Energi sebagai bagnsa akan habis untuk meredakan keriuhan politik darpada melakukan lompatan-lompatan kemajuan.
Dinamika demokrasi di dalam negeri berjalan baik, kerja sama politik sudah kondusif dan konsolidasi politik menjadi makin matang. Berbagai proses pengambilan keputusan politik dan pengesahan beragam produk hukum terlaksana secara demokratis.
Oleh Budi Setiawanto
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
