"Kami menyetujui realokasi anggaran renovasi Gelora Bung Karno itu dengan catatan Kemenpora perlu menyampaikan kriteria dan sasaran target yang akan dicapai dari program yang akan didanai dari realokasi anggaran itu," kata Pimpinan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kemenpora Utut Adianto.
Anggaran biaya penyiaran Asian Games dan hak cipta Asian Para Games 2018 itu berasal dari pos yang sebelumnya dianggarkan untuk renovasi kawasan Gelora Bung Karno (GBK) oleh Kemenpora sebesar Rp500 miliar.
Kemenpora merealokasi anggaran renovasi GBK itu untuk dua kegiatan yaitu Rp235.603.281.600 untuk pembayaran hak cipta dan penyiaran Asian Games. Sedangkan sisanya sebesar Rp264.396.718.400 akan menjadi usulan Kemenpora untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2016 tentang pemotongan/penghematan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016.
Dalam rapat kerja itu, anggaran sebesar Rp235.603.281.600 semula dirinci Kemenpora meliputi untuk biaya penyiaran Asian Games 2018 sebesar Rp200 miliar, anggaran dukungan pembinaan Satlak Prima Rp1,875 miliar, peningkatan partisipasi pemuda dalam menyukseskan Asian Games Rp10 miliar, penguatan kapasitas kelembagaan Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) Rp2 miliar, dan dukungan layanan kesehatan Rumah Sakit Olahraga Nasional (RSON) Rp6.605.781.600.
"Proses anggaran ini sudah berjalan sekitar empat bulan oleh pemerintah. Kami lebih memprioritaskan anggaran yang ada untuk membayar biaya-biaya maupun kepanitian Asian Games demi memastikan jaminan sebagai tuan rumah," kata Utut.
Komisi X bersama Kemenpora mencoret empat alokasi anggaran yaitu dukungan pembinaan Satlak Prima, peningkatan partisipasi pemuda dalam Asian Games, penguatan kapasitas kelembagaan LADI, serta dukungan layanan kesehatan RSON.
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi melaporkan bukti-bukti dan dokumen terkait transfer sebesar dua juta dolar AS kepada Dewan Olimpiade Asia (OCA) sebagai biaya jaminan setoran Asian Games serta transfer 15 juta dolar AS sebagai kontrak tuan rumah Asian Games kepada Komisi X.
"Dana yang kami transfer sebagai jaminan setoran itu akan dikembalikan setelah Asian Games selesai dan kualitas penyelenggaraan dianggap lancar. Apapun hasil Asian Games, dana itu pasti dikembalikan karena penilaian penyelenggaraan itu relatif," kata Menpora kepada Komisi X.
Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Gatot S. Dewa Broto mengatakan dana sebesar 15 juta dolar AS yang ditransfer kepada OCA akan dipakai untuk kegiatan kehumasan dan kampanye iklan pertandingan. Dana itu sudah dibayarkan secara penuh melalui Komite Olimpaide Indonesia (KOI).
Sementara, Ketua KOI yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 Erick Thohir mengatakan kepastian anggaran yang turun akan memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games.
"Sudah ada tiga sponsor dari Tiongkok yang siap tanda tangan kontrak dalam Asian Games. Tapi, kami belum dapat menyelesaikan kontrak itu karena belum ada kepastian anggaran terkait biaya penyiaran itu," kata Erick.
Erick mengatakan penyiaran merupakan satu dari tiga faktor yang menarik minat para sponsor dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga. Dua faktor lain adalah jumlah pertandingan yang akan digelar dan gelanggang-gelanggang lokasi penyelenggaraan pertandingan.
Komisi X DPR RI, Kemenpora, dan KOI akan kembali menggelar rapat kerja pada Kamis (20/10) untuk membahas kekuarangan dana biaya penyiaran sebesar Rp225 miliar, termasuk denda keterlambatan pembayaran biaya penyiaran itu.
Pewarta: Imam Santoso
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
