"Paket kebijakan hukum Pemerintahan Jokowi harus segera disusun dan dilaksanakan karena indeks rule of law Indonesia peringkat 52 dan indeks persepsi korupsi pada urutan 88," kata Almuzzamil Yusuf yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Saat menyampaikan evaluasi kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla itu, Almuzzamil mempertanyakan realisasi program prioritas nawacita nomor empat yang menyebutkan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Ia menyebutkan ada lima hal penting yang harus diperhatikan dalam paket kebijakan hukum yang perlu dbuat pemerintah yakni adanya konsistensi dan kepastian hukum bagi semua; aparat penegak hukum yang bersih dan profesional; tidak adanya intervensi terhadap penegakan hukum.
Kemudian,adanya peningkatan pelayanan publik; dan adanya keteladan pejabat publik dalam melaksanakan putusan hukum.
"Jika ini tidak diperhatikan maka jangan berharap akan terjadi perbaikan budaya hukum di Indonesia," katanya.
Presiden Jokowi saat memimpin rapat kabinet terbatas pada Selasa (11/10) lalu, menekankan bahwa kepastian hukum merupakan suatu keharusan bagi Indonesia untuk menghadapi era persaingan saat ini. Tidak ada pilihan lain kecuali harus segera melakukan reformasi hukum besar-besaran dari hulu sampai hilir.
Presiden menegaskan bahwa berdasarkan konstitusi, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan negara harus hadir memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, termasuk rasa aman kepada seluruh warga negara.
Pewarta: Budi Setiawanto
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
