Mayoritas anggota parlemen di Majelis Nasional mendukung mosi untuk menggelar "persidangan politik dan pidana" terhadap Maduro setelah dia menghalangi upaya mereka melaksanakan referendum untuk melengserkan dia.
Mereka memutuskan untuk memanggil Maduro ke majelis pada 1 November untuk menjawab tuntutan "pidana dan tanggung jawab politik serta meninggalkan jabatannya."
Belum jelas dampak keputusan itu. Mahkamah Agung, yang menurut oposisi berada di bawah kendali Maduro, memutuskan bahwa keputusan Majelis Nasional tidak sah.
Oposisi menyalahkan Maduro sebagai penyebab krisis ekonomi di negara yang kaya minyak itu.
Dihantam anjloknya harga minyak global, perekonomian Venezuela hancur, memicu protes dan penjarahan akibat kekurangan makanan, obat-obatan dan bahan-bahan kebutuhan pokok.
Maduro menyebut krisis ekonomi tersebut sebagai konspirasi kapitalis.
Oposisi menyebut persidangan politik setelah pengadilan dan otoritas pemilihan pekan lalu membatalkan upaya mereka melaksanakan referendum terhadap Maduro.
Maduro bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan pada Senin dan sesudah itu mengatakan bahwa dia mendapat restu Paus untuk melangsungkan "dialog" dengan oposisi.
Para pemimpin Democratic Unity Roundtable (MUD) menolak rencana itu, berkeras mereka tidak menyepakati syarat-syarat perundingan dengan pemerintah.
MUD menyeru protes jalanan nasional pada Rabu untuk meningkatkan tekanan terhadap Maduro menurut warta kantor berita AFP.(mu)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2016
