Jakarta (ANTARA News) - Rencana pembentukan holding BUMN diharapkan dapat memperlincah gerak korporasi dari BUMN itu sendiri dan tidak terjebak dengan keterhambatan yang kerap ada dalam lingkup birokrasi suatu negara.

"Saya kira (holding BUMN) itu isu yang sangat bagus yang dilakukan oleh pemerintah dengan harapan BUMN kita lebih profesional, dikelola secara lebih korporatif bukan lagi birokratif," kata Anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra dalam rilis di Jakarta, Rabu.

Menurut Eka Sastra, dengan pembentukan holding tersebut maka diharapkan BUMN bisa bergerak lincah dalam koridor bisnisnya dan tidak terlalu banyak intervensi nonkorporasi yang masuk ke BUMN.

Politisi Partai Golkar itu berpendapat bahwa BUMN-BUMN di negara lain saat ini sudah menjadi pemain dunia karena pembentukan super holding yang dianggap mampu menjadi sebuah lembaga dengan korporasi yang lebih bagus dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sebagaimana diwartakan, keputusan Pemerintah untuk mempercepat pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai merupakan langkah tepat dalam meningkatkan kinerja perusahaan milik negara, akumulasi permodalan dan efisiensi memacu daya saing.

"Dengan holding BUMN diharapkan perusahaan memiliki keunggulan. Misalnya Pertamina jadi pemimpin holding BUMN Energi maka Pertamina harus menjadi pemain dunia," kata Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada, Fahmi Radhi di Jakarta, Selasa (25/10).

Saat ini Menteri BUMN Rini Soemarno sedang berupaya menuntaskan pembentukan enam sektor holding yaitu holding migas, holding tambang, holding keuangan, holding jalan tol, perumahan serta konstruksi.

Tujuan holding tersebut, agar BUMN-BUMN yang kerap merugi bisa dikelola lebih profesional sehingga tidak melulu membebani keuangan negara atau APBN.

Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016