"Masyarakat menjadi pemegang kedaulatan, tetapi reformasi juga menyisakan dua pekerjaan rumah yang pelik yaitu kesenjangan dan pudarnya nilai-nilai kebangsaan," katanya dalam FGD bertema Pancasila di Jakarta, Kamis.
Zulkifli menilai, saat ini banyak pemimpin yang mengalami disorientasi, di mana mereka tidak tahu tujuan menjadi kepala daerah sehingga hanya berusaha mempertahankan kekuasaan dan memperkaya diri.
"Padahal saat dilantik, setiap kepala daerah menyatakan sumpah dan janji untuk selalu taat pada konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku," ujarnya.
Selain masalah disorientasi, kata Ketua MPR, muncul juga beragam produk peraturan yang tidak sesuai dengan Pancasila, mulai dari UU hingga peraturan daerah. Untuk mengantisipasi kemungkinan yang lebih buruk, MPR diperintahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR RI.
"Tetapi MPR tidak mungkin melaksanakannya sendiri. Harus ada lembaga dan metode yang tepat untuk mensosialisasikan empat pilar. Tidak mungkin MPR menyampaikan empat pilar menggunakan metode doktrinasi seperti orde baru," kata Zulkifli.
Ia berharap, jangan sampai sosialisasi Empat Pilar selama ini membosankan, oleh karena itu, perlu pengkajian agar metode yang dipakai sesuai dengan era kekinian, gampang diterima, dicerna dan dilaksanakan.
Pewarta: Try Reza Essra
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
