Bahkan, menurut Muspandi di Samarinda, Kamis, beberapa petani sawit di Kabupaten Paser harus menjuall kepala sawit lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Petani di Paser banyak mengeluh karena harga TBS di tingkat petani Rp1.300 per kilogram, sedangkan harga yang ditetapkan pemerintah Rp 1.700 per kilogram. Apabila tidak cepat diatasi kondisi ini akan merugikan petani sawit," tutur Muspandi.
Ia menuturkan, dari komunikasi dengan para petani tersebut ada dugaan ketidakstabilan harga TBS sawit ini karena adanya permainan oleh oknum yang ingin menguntungkan diri sendiri.
" Permintaan para petani simpel saja, mereka berharap adanya kontrol secara berkala dari pemerintah agar kondisi serupa tidak terus terjadi," jelasnya.
Ia mengatakan, seharusnya kehadiran perusahaan bisa memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, terlebih soal TBS sawit yang sudah semestinya pihak perusahaan harus mematuhi harga yang sudah ditetapkan pemerintah.
Muspandi, khawatir apabila kondisi ini terus dibiarkan maka akan berpengaruh terhadap iklim kelapa sawit di Kaltim.
"Bagaimana kalau petani sawit berpindah profesi. Itu sangat mungkin terjadi apabila petani terus dirugikan," ujarnya.
Padahal, sektor perkebunan diharapkan kedepan menjadi andalan karena lesunya gairah sektor pertambangan. Sehingga, harus benar-benar diperhatikan karena sejauh ini terbukti banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian di daerah.
Oleh sebab itu, politikus asal PAN ini meminta agar pemerintah melalui dinas terkait melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim dalam rangka pengawasan dan penstabilan harga TBS sawit guna menghindari persoalan kembali terulang.
Pewarta: Arumanto
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
