Washington (ANTARA News) - Ketua Komite Pengawasan DPR Amerika Serikat, Jason Chaffetz, mengatakan bahwa Biro Federal Investigasi (FBI) telah membuka kembali penyelidikan terkait surat elektronik (surel) kandidat presiden Partai Demokrat, Hillary Clinton.

"FBI melihat ada surel yang tampaknya perlu diselidiki. Kasus ini dibuka kembali," cuit Chaffetz, Jumat.

Menurut salinan surat yang ditulis Direktur FBI James Comey kepada Chaffetz dan dikutip CNN, surel-surel baru muncul belakangan ini dan tampaknya memiliki kaitan dengan penyelidikan FBI terhadap surel Hillary yang berakhir pada Juli.

"Saya setuju bahwa FBI harus mengambil langkah-langkah sesuai dan investigatif, yang dirancang untuk memberi ruang bagi para penyelidik untuk meninjau kembali surel-surel ini guna memastikan apakah surel tersebut berisi informasi rahasia, juga untuk menilai pentingnya (surel) tersebut bagi investigasi yang kami lakukan," kata Comey dalam suratnya.

Setelah penyelidikan yang berlangsung selama satu tahun, FBI pada Juli tidak merekomendasikan tuntutan hukum terhadap Hillary soal surel dan Departemen Kehakiman kemudian menutup kasus itu.

Pada jumpa pers Maret 2015, Hillary mengakui bahwa ia memang bertukar sekitar 60.000 surel melalui akun pribadinya saat ia bertugas pada pemerintahan Presiden Barack Obama. Sekitar setengah dari ribuan surel itu berisi pesan pribadi dan, karena itu, dihapus.

Semua surel dikirim dan diterima melalui jaringan komputer yang berada di kediaman Hillary.

Sebagai tanggapan atas permintaan dari Departemen Luar Negeri, kubu Hillary menyerahkan setengah surel sisanya, total sekitar 30.000 surat, kepada Departemen Luar Negeri pada Desember 2014.

Perdebatan seputar pemakaian surel oleh Hillary kembali muncul secara terbuka pada Agustus 2015 setelah inspektur jenderal masyarakat intelijen menguak rahasia bahwa dua dari ribuan surel Hillary berisi informasi sangat rahasia.

Pengungkapan itu kemudian memicu penyelidikan federal soal apakah Hillary telah melakukan kesalahan dalam menangani informasi rahasia, demikian Xinhua melaporkan.

(T008)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016