Karena kehadiran pemerintah dan siapa kepala daerahnya tercermin dari pasarnya. Di pasar terlihat betul bagaimana ia memperhatikan rakyat kecil..."
Bogor (ANTARA News) - Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukito mendorong Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) bermitra dengan pemerintah daerah untuk memajukan pasar tradisional menjadi pasar rakyat yang modern.

"Asparindo harus bermitra membuka komunikasi dengan pemerintah daerah agar upaya memajukan pasar tradisional menjadi lebih efektif," kata Enggar saat menghadiri Munas ke III Asparindo di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Menurut Enggar, sebagai organisasi yang baik hendaknya menjalankan kegiatan dengan baik, terutama mengelola pasar tidak mudah dilakukan, apalagi anggotanya masih berstatus pejabat dan mengelola pasar adalah aparat wilayah.

"Apalagi pasar sering dijadikan tempat untuk kesiapan Pilkada," katanya.

Begitu strategisnya keberadaan pasar, lanjut Enggar, ia berencana untuk menghitung jumlah pasar yang telah dibangun dan mengikat kepala daerah yang menjadikan pasar sebagai tempat kampanyenya untuk membina pasar-pasar tersebut.

"Karena kehadiran pemerintah dan siapa kepala daerahnya tercermin dari pasarnya. Di pasar terlihat betul bagaimana ia memperhatikan rakyat kecil, dan daerah akan bisa dikelola dengan baik apabila kepala daerahnya punya komitmen baik," katanya.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebutkan, pasar tidak hanya tempat jual beli, tetapi pusat peradaban. Sejak zaman kerajaan, pasar digunakan sebagai tempat komunikasi, dan juga tempat berkesenian.

"Pasar tidak hanya tempat transaksi ekonomi, tapi pusat ekonomi, kebudayaan, kultur budaya warga," katanya.

Menurut Bima, pasar memiliki politik yang menarik, pada saat Pilpres ataupun Pilkada, banyak calon yang turun ke apsar, tapi setelah dilantik lupa ke pasar, jadi dilema bagi pasar.

"Pasar juga cerminan suatu daerah, pasar semberawut, peradaban rusak. Kalau pasar semberawut, preman menguasai itu cerminan daerah tersebut," katanya.

Bima menyebutkan, tidak mudah menata pasar, karena persoalan yang komplit. Mulai dari banyaknya instansi pemerintah yang terlibat di pasar, tumpang tindih kewenangan, seperti persoalan perpakiran, kebersihan dan juga penataan pedagangn.

Sebagai komitmen untuk membangun peradaban di pasar, lanjut Bima, belum lama ini dirinya melantik sejumlah pejabat di pasar. Tujuannya untuk mengingatkan agar penjabat tidak hanya bekerja di balik meja, tapi harus turun langsung ke lapangan.

Selama dua tahun kepemimpinannya, lanjut Bima, tidak mudah untuk mengelola pasar, terutama berbedanya otoritas antar satu instansi dengan instansi lainnya.

"Asparindo harus bermitra dengan seluruh kepada daerah agar jadikan pasar pusat peradaban," katanya.

Bima menambahkan, di Kota Bogor terdapat 17 pasar tradisional, ada beberapa yang dikelola oleh PD pasar. Beberapa di antaranya ada yang direvitaliassi dan sedang proses lelang.

"Kesuksesan menata pasar adalah kesuksesan semua, perlu sinergi untuk mengelola pasar," kata Bima.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan menyebutkan, jumlah pasar rakyat/tradisional di Indonesia sebanyak 9.559, dengan jumlah kios 1.733.071, dan jumlah pedagangan mencapai 2.639.633 jiwa.

"Data survei 2012 Kemendag, 2828,30 persen pasar berusia di atas 25 tahun, 2254,23 persen berusia di atas 11 tahun," katanya.

Oke menambahkan, Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menargetkan pembangunan 1.000 pasar rakyat per tahun hingga pada 2019 teralisasi 5.000 pasar. Hingga dua tahun ini, pasar rakyat yang sudah dibangun dan direvitalisasi sebanyak 1.880 pasar.

"Pada 2015, pemerintah telah merealisasikan pembangunan dan revitalisasi 1.002 pasar rakyat. Pada 2016, pasar rakyat yang sudah dibangun dan direvitalisasi sebanyak 878 pasar," katanya.

Berdasarkan data Kemendag, total dana yang dikeluarkan untuk membangun dan merevitalisasi 1.002 pasar rakyat pada 2015 sebesar Rp 2,51 triliun. Adapun total dana yang direalisasikan untuk membangun dan merevitalisasi 878 pasar rakyat pada 2016 senilai Rp 2,47 triliun.

Dalam pembangunan dan revitalisasi nanti, Kemendag akan memberikan standardisasi bangunan pasar dan pedoman tata kelola pasar tersebut.

Pewarta: Laily Rahmawati
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016