Setiap individu memiliki hak untuk menbuat pengaduan yang ditujukan kepada wakil menteri kementerian melalui surat atau surat elektronik, kata pengumuman tersebut.
"Pengaduan terkait kasus suap dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab dari pelayanan pemerintah yang mempengaruhi masyarakat harus diprioritaskan," tulis pengumuman itu dilansir Xinhua.
Namun, pengumuman tersebut tidak dapat menjadi dasar kasus suap yang diadukan akan dibawa ke pengadilan, karena masih dalam percobaan.
Pengumuman tersebut juga menyebutkan bahwa keselamatan para pengadu akan dijamin, termasuk isi pengaduannya.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
