"Walaupun (mengajukan) KUR tidak perlu jaminan, tetapi kalau tidak ada jaminan agak lama diproses. Kalau ada sertifikat tanah maka pemberian kredit akan jauh lebih mudah," ujarnya di Jakarta, Kamis.
Darmin menjelaskan bahwa sertifikasi tanah di Indonesia baru 46 persen dengan proporsi 90 persen di perkotaan dan 30 persen di pedesaan.
Guna meningkatkan persentase tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tengah menyusun sistem pertanahan secara digital dan mempersiapkan 3.000 juru ukur non-PNS untuk menambah 2.000 juru ukur PNS yang sebagian di antaranya telah menjadi pejabat pemerintahan.
"Kita akan semakin banyak mengandalkan peran juru ukur independen yang didukung Kementerian ATR melalui program besar pendidikan dan pelatihan vokasional," tutur Darmin.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan bahwa pada 2025 pemerintah menargetkan seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar dan bersertifikat, agar masyarakat dapat mengakses pinjaman ke bank dengan bunga lebih rendah.
"Untuk mempercepat target itu, tahun ini kami akan mengangkat 3.000 juru ukur swasta. Jadi warga yang ingin mengukur tanahnya tinggal datang ke juru ukur, kemudian datang ke Badan Pertanahan Nasional untuk kami beri sertifikat," tuturnya.
Pemerintah bertekad meningkatkan indeks keuangan inklusif yang pada tahun 2014 baru mencapai 36 persen, menjadi 75 persen pada tahun 2019. Persentase indeks Indonesia tersebut masih kalah dengan India (53 persen), Thailand (78 persen), dan Malaysia (81 persen).
Untuk mencapai target 75 persen pada tahun 2019, pemerintah menetapkan lima pilar sebagai penyangga strategi nasional keuangan inklusif yakni: pertama, edukasi keuangan yang melibatkan OJK, pemerintah, dan BI; kedua, hak properti masyarakat melalui sertifikasi tanah.
Pilar ketiga, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan yang akan lebih banyak dijalankan OJK salah satunya melalui program laku pandai.
Keempat, kerja sama antara BI dan beberapa kementerian seperti Kementerian Sosial serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembuatan kartu combo sebagai fasilitas subsidi dari pemerintah.
"Bantuan operasional sekolah ditambah dengan raskin dan subsidi pupuk, akan diberikan secara bertahap. Kartu ini akan memperbesar kemampuan masyarakat untuk masuk ke sektor keuangan formal," ujar Darmin Nasution.
Pilar kelima, yakni perlindungan konsumen.
Pewarta: Yashinta Difa
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
