Yangon (ANTARA News) - Myanmar memperkenankan pengiriman pertama makanan sesudah lebih dari empat pekan ke daerah rawan di negara bagian utara, Rakhine, kata badan kemanusiaan PBB, Senin, di tengah kepungan militer di daerah tersebut.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dalam pernyataan, mengatakan bahwa Program Pangan Dunia (WFP) diberi izin mengirimkan bantuan ke empat desa, tapi tetap menyerukan kembali akses penuh untuk menjangkau puluhan ribu lagi, yang masih terputus dari bantuan.

"Ini pertama kali akses kemanusiaan diberikan ke daerah Maungdaw sejak kekerasan meletus pada 9 Oktober," kata pernyataan tersebut.

Pasukan keamanan menyebar di wilayah berpenduduk sebagian besar Muslim tersebut, dengan tujuan mencari pelaku serangan pada awal Oktober, yang menyebabkan sembilan polisi penjaga perbatasan tewas.

Pemerintah setempat percaya sebuah kelompok yang berjumlah sekitar 400 Muslim Rohingya dengan berbagai hubungan ke gerakan keagamaan di luar negeri, telah merencanakan dan melaksanakan serangan tersebut.

Berdasarkan atas media pemerintah setempat, setidak-tidaknya 33 orang terduga penyerang dan lima tentara pemerintah tewas. Polisi lain juga tewas oleh penyerangan bermotor dalam kejadian terkini pada Kamis.

Militer menjadikan daerah itu sebagai "zona operasi", dengan melarang pengiriman bantuan ke penduduk Rohingya serta membatasi wartawan dan pengamat asing masuk.

Pemantau hak asasi manusia dan sebagian besar warga Rohingya mengatakan tentara telah menembak warga sipil dari kejauhan, memperkosa wanita Rohingya dan menjarah serta membakar rumah selama operasi.

Pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, menyangkal segala kekejaman telah terjadi.

Diplomat dan PBB mendorong penyelidikan mandiri dan juga akses bantuan untuk dilanjutkan di wilayah Maungdaw.

"PBB terus mendorong secara kuat untuk akses penuh ke semua daerah yang terdampak dengan tujuan menaksir dan menanggapi semua kebutuhan kemanusiaan dan melanjutkan kegiatan kemanusiaan yang sudah ada," kata OCHA.

Misi diplomatik tingkat tinggi dari PBB, Amerika Serikat dan Inggris, mengunjungi daerah tersebut pekan lalu dan mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah setempat telah setuju untuk mengizinkan pelanjutan program bantuan kemanusiaan di daerah tersebut dan menambah bantuan bagi pengungsi.

Sekitar 150 ribu orang telah putus aksesnya dari makanan, uang tunai dan bantuan nutrisi selama empat minggu terakhir, kata pernyataan itu.

Meski WFP telah diberikan akses ke empat desa yang terdampak, pernyataan itu tidak menyatakan berapa banyak orang akan dicapai oleh bantuan tersebut.

Kepala OCHA untuk Myanmar, Mark Cutts mengatakan dalam sebuah "tayangan" di sosial media Twitter, "kabar gembira bahwa beberapa bantuan pangan di #Maungdaw diberikan lampu hijau, tapi ribuan anak kurang gizi masih menunggu untuk diselamatkan."

Data statistik WFP pada Mei menyebutkan bahwa sebelum kemelut itu, 19 persen penderita kekurangan gizi di Maungdaw 19 adalah anak-anak berusia di bawah lima tahun.

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2016