Pemerintah dinilai tidak perhatikan veteran

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah masih dinilai kurang memberi perhatian dan keberpihakan berarti pada veteran Indonesia. Salah satu contoh refleksi hal ini saat ada pejabat tidak pernah menyebut nama veteran dalam sebuah upacara resmi walaupun dihadiri sejumlah veteran.

"Ada bupati yang tidak tahu veteran itu apa. Veteran seharusnya diundang pada peringatan Hari Pahlawan 10 November. Bupati tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada veteran atas jasa mereka ikut memerdekakan Indonesia," kata seorang veteran, Edi B Somad, yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat, kepada ANTARA, Selasa.

Somad dimintai tanggapan tentang makna peringatan Hari Pahlawan, 10 November.

Keberadaan para veteran perang Indonesia diwadahi dalam organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia yang diakui secara resmi oleh negara.

Walau demikian, para veteran --yang sudah memasuki usia senja-- sedih karena masih saja ada pejabat tidak menyadari dan mengakui veteran sebagai warga negara senior yang pantas dihargai, sebagai pihak yang ikut melahirkan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan mempertahankan kemerdekaan itu sesudahnya pada masa-masa genting negara ini.

Somad mengharapkan pemerintah memberikan perhatian secara nyata kepada para veteran, misalnya mengalokasikan dana melalui APBD sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan para veteran.

Tunjangan veteran dari negara sampai saat ini ada di bilangan Rp1,2 juta sebulan. Presiden Susilo Yudhoyono saat dia memerintah memberikan Rp700.000 perbulan kepada setiap veteran.

Sementara itu, seorang polisi muda, Brigadir Dua Polisi Hadi Kusumo, menyatakan, 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan sebagai acuan menjadikan Indonesia bangsa yang besar.

Tentang keberadaan veteran, pemuda lain bernama Prabu berkata, "Kalau untuk veteran yang masih ada tetapi tidak diperhatikan keberadaannya maka seharusnya pemerintah memberikan bantuan bagi para pejuang bangsa yang telah berjuang untuk negara Indonesia."