Kalau bisa dihentikan pada angka yang jelas mungkin bisa meringankan, kalau naik-naik terus akan memberatkan APBN kita."Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penanganan masalah kesehatan tidak hanya fokus pada hilirnya saja tetapi juga diperhatikan masalah di hulu.
"Kita harus mmemberi perhatian di hulunya pada upaya promotif dan prenventif agar masyarakat mempunyai budaya hidup sehat, bukan hanya fokus di hilirnya saja," kata Jokowi dalam rapat kabinet terbatas membahas pembiayaan BPJS Kesehatan di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Ia meminta anggaran kesehatan 2015-2016 yang mengalami peningkatan signifikan digunakan secara efektif untuk upaya promotif, preventif hingga kuratif.
Presiden menyebutkan kalau dilihat dari sisi masyarakat, yang paling dibutuhkan masyarakat terutama masyarakat miskin adalah jaminan.
Sampai 1 Novemver 2016, jumlah peserta BPJS Kesehatan telah mencapai 170.239.000 atau sekitar 66,7 persen, sedangkan total pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) baik di puskesmas, poliklinik dan lainnya mencapai 146 juta.
"Untuk itu kita harus bekerja keras memastikan distribusi KIS bisa lebih merata sehingga seluruh warga bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan serta mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dan berkuaklitas," katanya.
Presiden menyebutkan jaminan dan layanan kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat maka harus menjadi perhatian serius bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah.
"Saya minta pemerintah pusat dan daerah bisa berbagai beban dan tanggung jawab berdasar semangat gotong royong," katanya.
Menurut dia, pembagian tugas juga harus jelas, apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.
"Misal pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan sarana dan prasrana kesehatan di tingkat primer. Karena fasilitas kesehatan kita belum mampu menangani 155 penyakit nonspesifik, sehingga 13,7 persen yang dapat dilayani di puskesmas dan poliklinik tanpa rujukan," katanya.
Presiden juga meminta ada perumusan kebijakan insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan peran dalam bidang kesehatan.
"Juga dibahas kemunginan BPJS Kesehatan ini diberikan sepenuhnya kepada daerah tapi pengawasan tetap di pusat untuk memudahkan mengontrol," katanya.
Presiden merisaukan setiap tahun ada kenaikan yang sangat tinggi untuk kekurangan anggaran BPJS Kesehatan.
"Kalau bisa dihentikan pada angka yang jelas mungkin bisa meringankan, kalau naik-naik terus akan memberatkan APBN kita," kata Presiden Jokowi.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
