Mataram, NTB (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Barat, HMS Kasdiono, meminta TNI juga ikut mengawal pintu-pintu masuk dan kepulangan tenaga kerja Indonesia asal provinsi itu.

"Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan TNI di Bandara Internasional Lombok yang ikut mengawal keamanan bandara. Kalau bisa pengawalan seperti ini tidak hanya kepada penumpang biasa tetapi berlaku untuk TKI," kata Kasdiono, di Mataram, Rabu.

Dia menilai, dengan keterlibatan TNI pada aspek ini dapat meminimalisir terjadinya tindakan kriminal, pemerasan dari oknum aparatur, dan hal-hal buruk lain kepada TKI asal NTB.

Kasdiono tidak memungkiri banyak TKI ilegal karena tata kelola TKI dilakukan tidak sesuai aturan berlaku. Hal ini belum ditambah biaya yang dibebankan kepada TKI cukup besar, padahal biaya itu dibebankan kepada majikan di negara penempatan.

"Yang diperlukan calon TKI itu cepat, mudah, murah dan aman. Kalau ini terpenuhi maka tidak ada ceritanya TKI ilegal," tegas Kasdiono.

Sebelumnya, KPK juga mendorong pembenahan layanan TKI di Provinsi NTB melalui program Poros Sentra Layanan Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Terintegrasi.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016