"Dengan banyaknya jumlah peserta JKN, jumlah SDM, alat kesehatan, dan fasilitas menjadi perlu pula ditingkatkan," kata Dede dalam pembukaan Pameran Pembangunan Kesehatan dan Produksi Alat Kesehatan Dalam Negeri di Jakarta, Jumat.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat tersebut berpendapat pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan obat merupakan prioritas utama, namun saat ini produk masih 90 persen impor sehingga program JKN justru menyubsidi produk impor.
"Impor dilakukan ketika stok tidak mampu memenuhi permintaan nasional. Kalau permintaan besar, seharusnya bisa menciptakan stok sendiri dalam negeri. Menurut saya 70 persen impor dan 30 persen dalam negeri itu sudah bagus," kata Dede.
Dengan dukungan pemerintah dan DPR, upaya pengembangan alat kesehatan dan obat produksi dalam negeri perlu diprioritaskan sejalan dengan anggaran pemerintah untuk kesehatan yang mencapai 5 persen dari APBN dalam dua tahun terakhir.
Dede berharap pemerintah meningkatkan akses dan mutu alat kesehatan sekaligus mengembangkan kemampuan memfasilitasi alat kesehatan layak untuk masyarakat.
Dampaknya antara lain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap alat kesehatan produksi dalam negeri.
Pemerintah telah merumuskan dua hal sebagai terobosan di sektor kesehatan, yaitu Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang termasuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi IX dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 sebagai upaya mempertahankan perlindungan produk farmasi melalui pengaturan persyaratan di bidang penanaman modal.
"Selain pemerintah, hal ini tergantung pula pada komitmen asosiasi-asosiasi rumah sakit," ucap Dede.
Pewarta: Calvin Basuki
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
