"Diusulkan agar ada platform bersama mengenai upah sektoral industri sehingga Indonesia dan Vietnam itu tidak diadu oleh investor," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Lima, Peru, Jumat malam (Sabtu WIB).
Menurut dia, Indonesia dan Vietnam diadu oleh investor asing dalam hal pengupahan sehingga dibutuhkan kesamaan standar minimum upah sektoral.
"Dengan kesamaan ini, kan menciptakan pengembangan SDM yang lebih baik sesuai dengan tema APEC yakni terkait Human Development," ujar Airlangga yang sebelumnya mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menemui Presiden Republik Sosialis Vietnam Tran Dai Quang di Ibu Kota Peru itu.
Ia menambahkan bahwa selama ini pula industri tertentu yang padat karya selalu membedakan selisih upah tanpa memperhitungkan harga barang pada konsumen akhir sehingga yang sangat diuntungkan adalah investor global.
"Jadi tentunya kita mengharapkan bahwa kesetaraan human development ini juga terkait dengan hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai universal," ujarnya.
Selain soal upah, pertemuan bilateral antarpemimpin ekonomi Indonesia-Vietnam itu, lanjut Airlangga, juga membahas kerja sama di bidang industri, perdagangan, dan pangan.
Dia berharap nilai perdagangan Indonesia dengan Vietnam naik dari 5 miliar dolar AS menjadi 10 miliar dolar AS.
Menanggapi usulan Indonesia tersebut, Presiden Vietnam berjanji akan mempertimbangkannya lebih lanjut.
Soal penyetaraan upah sektoral tersebut sebelumnya telah dikemukakan oleh Wapres Jusuf Kalla di "World Economic Forum" di Kuala Lumpur, Malaysia, awal 2016.
Pada saat itu, Kamboja menyatakan dukungannya untuk menerapkan standar upah minimum di kawasan Asia Tenggara.
Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
