INTOSAI adalah sebuah organisasi dunia yang beranggotakan 180 lembaga audit dari negara-negara yang tergabung di dalam PBB. Di bawah INTOSAI terdapat Kelompok Kerja Audit Lingkungan (WGEA) yang dibentuk untuk meningkatkan penggunaan instrumen pemeriksaan pada bidang perlindungan lingkungan khususnya di negara tempat anggotanya berasal.
Pada tahun 2014, BPK RI mendapat tanggung jawab untuk memimpin INTOSAI WGEA dan sejalan dengan perannya, BPK RI dapat menginisiasi penggunaan teknologi Geographic Information System (GIS) untuk audit lingkungan.
Sistem GIS e-Audit yang digunakan BPK RI juga menjadi pusat perhatian di perhelatan WGEA yang berlangsung bulan lalu di Jakarta yang dihadiri oleh para pengambil kebijakan dari anggota Lembaga Audit International.
Sistem GIS e-Audit didukung oleh teknologi analisis berbasis lokasi kelas dunia, yaitu platform ArcGIS milik Esri. Platform ini dapat mengintegrasikan data dari beragam sumber seperti SMS, media sosial, perangkat mobile, dan sistem manajemen data yang berasal dari lembaga-lembaga negara terkait.
Sistem ini juga membantu petugas lapangan dari BPK untuk mengumpulkan informasi di lapangan, mengirim data secara real time ke basis data pusat di BPK, dan menampilkan visualisasinya di dasbor pemetaan. Oleh karenanya, BPK dapat dengan lebih baik dan cepat dalam memastikan keabsahan data dan lebih memahami kondisi riil mengenai sumber daya alam yang dimiliki negara.
“Selain itu, dasbor pemetaaan ini juga sangat membantu kami beralih dari peta berbentuk kertas, dan lebih mengefisiensikan dan merampingkan alur kerja kami,” terang Tjokorda Gde Budi Kusuma, ahli audit GIS BPK.
Mengedit peta cetak cukup sulit, terutama di tengah belantara. Para staf yang bekerja di lapangan sebelumnya bekerja dengan dokumen cetak, buku tulis, bahkan kamera. Dibutuhkan hingga ratusan jam kerja untuk menyelesaikan tugas lapangan untuk sebuah hutan saja. Namun, dengan GIS e-Audit, BPK RI dapat mengerjakan pengumpulan, validasi, dan analisis data dalam hitungan menit.
Sebelumnya, BPK RI menggunakan program open source. Seiring dengan berjalannya waktu, BPK merasa ada kebutuhan untuk mengembangkan sistem audit yang dimiliki namun hal tersebut tidak dapat didukung oleh program open source.
“Kami kemudian memutuskan untuk menbangun sendiri infrastruktur Teknologi Informasi. Infrastruktur ini bertugas mendukung sistem GIS e-Audit, dan Esri Indonesia terlibat dalam hal membagikan pengalaman dan menawarkan solusi kepada kami,” ungkap Tjokorda.
CEO Esri Indonesia, A. Istamar berujar, “Merumuskan rencana pengembangan berkelanjutan untuk sumber daya alam kita membutuhkan dukungan platform yang aman dan berskala. Platform ini harus dapat membantu mengelola beban kerja, dan memberi input dan informasi penting untuk proses pengambilan keputusan.”
“Dengan GIS e-Audit, BPK dapat melihat pola dan tren di lingkungan yang sebelumnya ’terkubur’ oleh tumpukan laporan statistic dan arsip dokumen cetak,” terang Istamar.
Tjokorda menggarisbawahi bahwa salah satu tujuan mereka adalah merumuskan suatu langkah strategis dalam pengumpulan data di lapangan dan meningkatkan proses audit lingkungan mereka.
Dengan upaya kolektif tersebut, BPK berharap dapat mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi disertifikasi, menghentikan terjadinya degradasi lahan dan juga melestarikan lingkungan hidup.
Menurut Istamar, inilah alasan sesungguhnya mengapa teknologi yang sama telah diadopsi oleh beberapa lembaga pemerhati lingkungan paling terkemuka di dunia, di antaranya European Environment Agency, Italian National Protection for Environmental Protection and Research, dan United States Department of Agriculture Forest Service.
“Dengan teknologi mutakhir yang kita miliki, para pembuat keputusan dapat yakin bahwa keputusan yang diambil adalah berdasarkan informasi yang andal dan akurat. Dan ini sangat penting karena berhubungan erat dengan generasi mendatang. Kita semua ingin generasi di masa datang dapat menikmati kekayaan sumber daya alam bangsa ini,”pungkasnya.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2016
