... itu sudah dipilih. Mungkin (dia) pilihan terbaik...Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan, berkomentar soal posisi baru Marsekal TNI (Purnawirawan) Chappy Hakim, sebagai direktur utama PT Freeport Indonesia, yang dia nilai pilihan terbaik saat ini.
"Saya kira itu sudah dipilih. Mungkin (dia) pilihan terbaik," kata Pandjaitan, di Jakarta, Senin.
Dia katakan, penunjukkan Hakim dilakukan secara profesional.
"Itu mungkin yang didapat sementara yang lebih bagus manage (mengelola) itu mungkin militer," kata Pandjaitan soal posisi baru Hakim itu.
Marsekal berbintang empat itu merupakan pensiunan perwira tinggi kedua TNI AU yang menjadi direktur utama PT Freeport Indonesia. Sebelum Hakim, posisi itu ditempati Marsekal Muda TNI (Purnawirawan) Ma'roef Sjamsoeddin, yang berlatar personel Korps Pasukan Khas TNI AU. Dia mundur dari PT Freeport Indonesia sejak Januari 2016.
Nama yang terakhir ini kondang dalam kasus "papa minta saham" yang disebut-sebut menempatkan Ketua DPR (saat itu), Setya Novanto, mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tidak ada pengusutan secara pidana oleh penegak hukum kepada politisi Partai Golkar itu, kecuali dia turun dari posisinya memimpin DPR.
Padahal, saat itu Jokowi sangat berang namanya disebut-sebut dalam "papa minta saham" itu. Tidak ada kelanjutan apapun dari "temuan" itu, kecuali perhatian publik yang begitu deras menuju kepada kasus itu.
Terkait percepatan divestasi saham PT Freeport Indonesia, Pandjaitan mengaku penunjukan Hakim tidak berkorelasi signifikan karena aturan divestasi sudah tertuang dalam perundangan. "Mestinya kan sudah 50 persen, sekarang kan terlambat itu," ujarnya.
Terkait percepatan divestasi saham PT Freeport Indonesia, Pandjaitan mengaku penunjukan Hakim tidak berkorelasi signifikan karena aturan divestasi sudah tertuang dalam perundangan. "Mestinya kan sudah 50 persen, sekarang kan terlambat itu," ujarnya.
Karena telah membangun tambang bawah tanah, perusahaan tambang emas dan tembaga itu hanya diharuskan segera melakukan divestasi saham sebesar 30 persen saja dari sebelumnya 51 persen seperti keinginan pemerintah.
Pemerintah memiliki 9,36 persen saham PT Freeport Indonesia. Pengumuman internal dari Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Richard C Adkerson tertanggal 19 November 2016 kepada perusahaan itu juga menyebutkan, Hakim telah menjadi penasihat senior Freeport Indonesia sejak Agustus 2016.
Pemerintah memiliki 9,36 persen saham PT Freeport Indonesia. Pengumuman internal dari Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Richard C Adkerson tertanggal 19 November 2016 kepada perusahaan itu juga menyebutkan, Hakim telah menjadi penasihat senior Freeport Indonesia sejak Agustus 2016.
Pewarta: Ade Junida
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
