Menkominfo mengatakan hal itu saat acara syukuran telah diluncurkannya peta jalan e-commerce yang termaktub dalam paket kebijakan ekonomi ke-14 di Jakarta, Rabu.
Menkominfo mengatakan, keberadaan peta jalan e-commerce tersebut tidak bisa dilepaskan dari komunikasi yang intens para pemangku kepentingan di industri digital dengan pihaknya serta kementerian/lembaga lainnya.
"Komunikasi cair seperti ini, kita akan jaga terus," katanya.
Menurut Menteri, pelaku industri jauh lebih memahami dan mengetahui yang terbaik untuk berkembang dibandingkan pemerintah. Untuk itu, diperlukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan.
Menkominfo mengatakan, dengan diluncurkannnya peta jalan tersebut, saat ini pihaknya memiliki pekerjaan rumah untuk segera dapat menerbitkan kebijakan dalam pengembangan startup.
Menurut Menteri, salah satu upayanya adalah dengan memanfaatkan dana Kewajiban Pelayanan Universal (USO). Untuk itu, pihaknya kini masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait hal itu.
Ketua Umum IdEA Aulia E Marinto dalam kesempatan tersebut mengapresiasi Menteri Kominfo Rudiantara yang telah kenal lelah mendorong terwujudnya peta jalan tersebut sekaligus melibatkan para pemanku kepentingan.
"Kita telah mencapai milestone (batu loncatan) yang penting, di mana bersama dengan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) berhasil mencapai hal luar biasa dengan dikeluarkannya paket ekonomi ke-14 peta jalan e-commerce Indonesia," katanya.
Ia menambahkan, peta jalan kini telah tersedia, untuk itu perlu didorong implementasinya, sebab peta jalan bukan tujuan namun sebagai penunjuk jalan dalam mengembangkan perekonomian digital.
Dengan adanya peta jalan tersebut, Indonesia menginginkan bahwa pada tahun 2020 menjadi negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Selain itu, ditargetkan pada 2020 nilai total perdagangan e-commerce di Indonesia dapat mencapai 130 miliar dolar AS.
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
