"Kalau kemudian para takmir, romo, dan kiai, bisa menyampaikan pesan-pesan kebangsaan bagaimana mencintai tanah air, maka itu yang nantinya bisa meredam situasi sehingga konteks-konteks keagamaan dihubungkan dengan national interest bisa dicarikan satu cara atau metode yang dipakai untuk memahami soal kebangsaan," katanya di Semarang, Rabu.
Ganjar berpendapat seluruh komunitas masjid mempunyai tugas merawat Indonesia.
Jika terjadi persoalan yang mengancam utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata dia, ada zona-zona netral yang bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan besar seperti ruang penegakan hukum dan ruang politik.
Menurut Ganjar, ruang politik yang paling netral adalah negosiasi di parlemen.
"Itulah sistem demokrasi yang hari ini kita keliru. Kalau tidak sepakat, (sebenarnya) kita mau pilih sistem apa? Wongpara pendiri bangsa, juga para ulama berbicara, negeri ini harus lahir dengan sebuah konsensus bersama maka representasi dari masing-masing inilah yang harus bersama-sama duduk semacam ini," ujarnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia Jateng yang belum lama ini telah menyelenggarakan kotbah serentak dengan tema antinarkoba.
Ganjar menilai kegiatan itu ternyata berdampak luar biasa karena membuat sosialisasi antinarkoba berjalan lebih efektif.
"Efeknya sekarang menggema luar biasa, peran masjid dahsyat. Kemarin baru disampaikan, Pak Gub bagaimana kalau kita bicara deradikalisasi, saya persilakan. Jadi serentak semuanya membicarakan itu, maka nanti di tempat-tempat ibadah mereka bicaranya itu, yakni membangun sesuatu yang positif," katanya.
Pewarta: Wisnu Adhi N.
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
