"Saya yakin tidak ada masalah, tinggal menunggu perpresnya saja," ujar Whisnu usai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD Surabaya, Kamis.
Diketahui Direktoral Jendral Perkeretaapian Kementrian Perhubungan mengundang Pemerintah Kota Surabaya untuk membahas Rancangan Perpres Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Trem di Jakarta pada Jumat (25/11).
Whisnu mengatakan sebenarnya MoU kerja sama antara Kementrian Perhubungan dan pemerintah kota terkait pembangunan trem sudah dilakukan. Hanya saja selama ini, kata dia, untuk merealisasikannnya masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres).
Ia berharap pembangunan angkutan massal cepat tersebut segera terealisasi karena Kemenhub memiliki keinginan untuk merealisasikannya. "Anggaran semuanya berada di kewenangan Kemenhub," ujarnya.
Namun demikian, lanjut dia, menurutnya pemerintah kota siap menyediakan lahan karena area yang bakal digunakan merupakan aset pemerintah kota, sehingga tak ada masalah untuk masalah lahan. "Pemkot siap support semuanya," katanya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajat mengatakan pertemuan dengan Kemenhub nanti menindaklanjuti MoU sebelumnya dengan pemerintah kota guna membahas rancangan Perpres.
"Sejak dianggarkan di tahun 2015, pembahasan Perpres berlangsung 3- 4 kali," ujarnya.
Ia mengaku pembahasan berlangsung lama karena untuk membahas pasal per pasal membutuhkan waktu. Dalam pertemuan nanti, materi yang dibicarakan di seputar pematangan hak dan kewajian masing-masing pihak.
Apabila pendanaan sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat, kewajiban pemerintah kota berkaitan dengan pembangunan park and ride, serta penyelesaian lahan atau resettlement.
"Kalau ada pembebasan, kita siap sediakan pemukiman," kata Irvan.
Irvan merinci kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah kota dalam merealisasikan angkutan massal cepat trem, meliputi penyediaan "park and ride", trotoar, pedestrian, amdal dan sosialisasi.
"Tinggal implementasi di lapangan, baik prasarana jalur rel kereta maupun pengadaan rolling stock," katanya.
Mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan, Plt Kadishub berasumsi sekitar Rp2,4 triliun. Namun, ia memperkirakan, besaran anggaran itu masih bisa ditekan, diantaranya dari pembangunan depo.
"Efisiensi biaya bisa dilakukan, yang penting jalur dimulai dulu," ujarnya.
Pada tahun sebelumnya besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat melalui APBN sekitar Rp130 miliar. Selain APBN, pembangunan trem juga mendapat dukungan dari Jerman yang nilainya Rp1,5 triliun.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
