Banda Aceh (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani mengatakan jutaan penduduk Indonesia hingga saat ini belum memiliki akses terhadap air minum yang layak.

"Hingga kini ada 97 juta penduduk atau 37 persen dari total penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap air minum yang layak," katanya pada Konferensi City Sanitation Summit (CSS) XVI di Banda Aceh, Kamis.

Konferensi tersebut diikuti lebih dari 400 delegasi pemerintah daerah yang merupakan anggota Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI).

Selain itu, kata dia, 120 juta penduduk Indonesia atau 47 persen juga belum memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Dan ini menjadi tugas semua pihak agar seluruh rakyat Indonesia memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak.

Puan Maharani menyebutkan, persoalan sanitasi dan air minum yang layak bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat. Tapi juga pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah, kata dia, telah menargetkan sanitasi dan air minum layak tersebut harus bisa terakses oleh seluruh masyarakat Indonesia pada akhir 2019 mendatang.

"Targetnya, seluruh masyarakat bisa mengakses sanitasi dan air minum yang layak hingga 100 persen pada akhir 2019. Target ini harus bisa tercapai seluruhnya," tegas Puan Maharani.

Untuk mencapai target tersebut, kata dia, pemerintah pusat melibatkan 12 kementrian dan lembaga negara. Kalau dulu, penanganan masalah sanitasi dan air minum yang layak ini hanya ditangani satu kementrian.

"Kini, ada 12 kementrian dan lembaga. Dan ini membuktikan bahwa pemerintah serius mencapai target 100 persen akses masyarakat terhadap sanitasi dan air minum yang layak," kata dia.

Puan Maharani menyebutkan sanitasi dan air minum layak merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Kebutuhan dasar tersebut harus dipenuhi, sehingga kualitas hidup meningkat.

"Jika kualitas hidup meningkat, maka dengan sendirinya produktivitas ikut meningkat. Dengan demikian, kesejahteraan bisa diwujudkan. Dan ini menjadi tanggung jawab semua pihak," demikian Puan Maharani. 

Pewarta: M Haris SA
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016