"Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dibangun komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kementerian terkait untuk mendorong dan memfasilitasi terwujudnya padu-padan pendidikan dengan industri,” ujar Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, lewat keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa.
Kelima menteri tersebut yakni Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, serta Menteri BUMN, Rini Soemarno.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, juga hadir.
Dalam sambutannya, Airlangga menegaskan, penandatanganan nota kesepahaman itu tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9/2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia.
Apalagi menurut Airlangga, dalam menghadapi era industri 4.0 yang melibatkan unsur digital dalam setiap rantai nilai proses manufakturnya, para pekerja dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. “Kerja sama dan dukungan dari industri juga menjadi faktor penting terselenggaranya pendidikan kejuruan dan vokasi yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja,” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Airlangga, industri diharapkan perannya untuk memberikan masukan terhadap kurikulum pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi serta menyediakan fasilitas praktek dan pemagangan bagi siswa/mahasiswa dan guru/dosen.
Sehingga, baik peserta didik maupun tenaga pendidik dapat mengikuti perkembangan teknologi industri terkini.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
