"Saat ini penyuluh lapangan yang berstatus pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat terbatas, terlebih dengan tidak adanya pengangkatan selama beberapa tahun. PPL berstatus PNS mayoritas telah berumur lebih dari 50 tahun, sehingga memasuki akhir masa jabatan," katanya di Cianjur, Senin.
Berdasarkan data dari Dinas pertanian Tanaman pangan dan Holtikultura Cianjur, saat ini Cianjur hanya memiliki 63 penyuluh yang berstatus PNS terbagi di 32 kecamatan. Jumlah tersebut, nilai tidak maksimal dalam melakukan penyuluhan dan pengawasan di ratusan desa yang ada di wilayah Cianjur.
Saat ini, penyuluh pertanian terbantu dengan adanya tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP) berjumlah 103 orang dan tenaga harian lepas program peningkatan produksi beras nasional (THL-P2BN) dari Provinsi Jabar sebanyak 86 orang.
"Jumlah keseluruhan yang hanya mencapai 252 orang penyuluh tidak sebanding dengan banyaknya desa di Cianjur yang berjumlah 354 desa dan 6 kelurahan dari 32 Kecamatan yang ada. Akibatnya, satu orang penyuluh harus mengelola pertanian dua hingga tiga desa sekaligus, padahal idealnya satu orang satu desa," katanya.
Dia menuturkan, kondisi tersebut akan menurunkan produksi pertanian jika dibiarkan karena untuk meningkatkan produksi harus didasari empat faktor, bibit unggul, pupuk, irigasi dan penyuluh.
"Mayoritas petani di Jabar hanya menempuh pendidikan hingga jenjang SD. Akibatnya banyak petani yang tidak paham bagaimana mengelola lahan dengan maksimal, sehingga dalam setahun bisa tiga kali panen, sehinggga keberadaan penyuluh sangat penting dan dibutuhkan petani," katanya.
Pemprov Jabar meminta pemerintah pusat untuk segera mengangkat tenaga honorer menjadi PNS dan menambah jumlah penyuluh karena pihaknya mencatat minimal ada 2.000 penyuluh untuk membantu petani di Jabar.
"Kami minta sebanyak-banyaknya agar dapat disebar di seluruh kabupten di Jabar, termasuk Cianjur," katanya.
Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
