Energi birokrasi kita sebanyak 60 hingga 70 persen habis untuk membuat SPJ itu."Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Asman Abnur dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar mengadakan terobosan sehingga birokrasi menjadi lebih efisien.
"Saya minta di Menpan, Menteri Keuangan, hal-hal yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi ini betul-betul diperhatikan. Saya minta ada sebuah perombakan yang memberikan terobosan," kata Presiden Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Menurut Presiden, terobosan itu dapat dilakukan dengan membuat regulasi yang baru, dan pada intinya bisa membuat birokras menjadi lebih efisien.
Saat acara Forum Sarasehan 100 Ekonom, Selasa (6/12), Presiden mencontohkan inefisiensi birokrasi, diantaranya banyaknya laporan yang harus dibuat dalam pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ).
"Energi birokrasi kita sebanyak 60 hingga 70 persen habis untuk membuat SPJ itu," katanya.
Presiden juga menyebutkan bahwa dalam blusukannya di daerah pertanian sulit bertemu dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL) karena sibuk membuat SPJ di kantor.
"Mereka harus membuat 16 hingga 44 laporan. Ini inefisiensi birokrasi kita. Saya kira dua cukup, yang penting manajemen kontrol di lapangan," kata Presiden.
Presiden menambahkan bahwa pemberantasan inefisiensi dan korupsi merupakan kunci dari berbagai masalah birokrasi.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2016
