"Mendikbud jangan mudah memunculkan wacana baru, sehingga menimbulkan polemik baru," ujar Fikri di Jakarta, Rabu.
Pernyataan Fikri tersebut terkait wacana moratorium Ujian Nasional (UN) yang dilontarkan oleh Mendikbud dan kemudian tidak disetujui Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dia menambahkan model pengambilan keputusan dengan cara melempar isu atau sampaikan wacana lebih dulu ke publik tidak kondusif, jika kemudian hari wacana tersebut ditentang pemerintah sendiri.
"Artinya sumbernya dari pemerintah, tapi kemudian ditolak oleh pemerintah," katanya.
Menurut dia, pola komunikasi seperti itu tidak produktif atau dengan kata lain menjalankan politik gaduh.
Seharusnya, pelemparan wacana tersebut harus melalui proses komunikasi internal pemerintah terlebih dahulu, sebelum dilempar ke publik.
"Menurut saya, ini ada problematika internal pemerintah, antara menteri sebagai pembantu presiden berbeda dengan presiden dan wakil presiden pada pengambilan keputusan sektor tertentu," cetus dia.
Fikri menjelaskan pihaknya tak mempermasalahkan apakah UN mau lanjut atau tidak, namun dengan berbagai catatan misalnya jika ada manipulasi maka harus dipertanggungjawabkan.
Pewarta: Indriani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
