"Jika moratorium itu memang tidak disetujui, kami berharap pemerintah melakukan rayonisasi UN yang akan berlangsung pada April 2017," kata Ketua Dewan Pendidikan DIY Wuryadi di Yogyakarta, Kamis.
Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Kantor Presiden pada Rabu (7/12), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah menolak atau tidak menyetujui usulan moratorium UN.
Menurut Kalla, UN perlu dievaluasi dan menjadi pembanding dengan negara lain karena hampir semua negara di Asia menerapkan sistem UN seperti China, Korea dan India.
Menurut Wuryadi, evaluasi dan perbaikan mutu UN seperti yang diharapkan Wapres membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
Jika pada April 2017 sudah kembali dilaksanakan UN, menurut dia, evaluasi dan perbaikan kemungkinan belum membuahkan hasil yang optimal sesuai yang diharapkan."Sehingga selama masa evaluasi sebaiknya UN diberlakukan di beberapa sekolah tertentu saja," kata dia.
Wuryadi mengatakan, moratorium UN seperti yang diusulkan Mendikbud pada dasarnya sangat diperlukan sebagai jeda waktu perbaikan bentuk dan sistem UN.
Meski bukan lagi menjadi syarat kelulusan sesuai Permendikbud Nomor 5 Tahun 2015 , Wuryadi mengatakan pada kenyatannya mayoritas sekolah masih mewajibkan siswa lulus UN. Di sisi lain jenjang sekolah lanjutan hingga perguruan tinggi juga masih menggunakan nilai UN sebagai basis seleksi penerimaan siswa/mahasiswa baru.
"Bahkan masih banyak kecurangan terjadi baik yang dilakukan siswa, sekolah, hingga pemerintah kabupaten tertentu semata-mata demi nilai dan kelulusan UN," kata dia.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
