Dalam kunjungan ke Mapolda Sumut di Medan, Sabtu, Kapolri mengatakan, upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust) merupakan faktor yang mutlak dilakukan personel kepolisian, termasuk di Sumut.
Di era demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara, kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting agar Polri bisa bertahan (survive).
"Polri, polda, polres, hingga polsek hanya bisa survive kalau dipercaya publik," katanya.
Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, Kapolri menginstruksikan seluruh jajaran guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan berbagai layanan publik.
Salah satu indikasi yang perlu menjadi perhatian, seluruh layanan publik tersebut harus dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih cepat.
"(Kalau ada pengaduan) lebih cepat datang ke TKP," kata Kapolri.
Kemudian, kata dia, seluruh jajaran Polri harus mampu menekan budaya koruptip dan berbagai perilaku yang mengambil keuntungan bagi pribadi yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat.
Perilaku tersebut perlu menjadi perhatian jajaran Polda Sumut setelah adanya pameo negatif yang menunjukkan banyaknya kebijakan koruptip dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Jangan sampai ada lagi istilah SUMUT itu Semua Urusan Mesti Uang Tunai," katan mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.
Faktor yang tidak kalah penting menurut Kapolri adalah tindakan cepat dari personel Polri dalam menjaga kondusivitas, termasuk menuntaskan potensi kerusuhan.
Kapolri tidak meninginkan kerusuhan massa yang pernah terjadi di Kota Tanjungbalai, perbatasan Kabupaten Mandailing Natal dengan Tapanuli Selatan, dan kerusuhan terkait relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo kembali terjadi.
"Tangani secara proaktif, jangan sampai menjadi kerusuhan massal. Semua harus membangun komunikasi sebanyak-banyaknya dengan masyarakat, dengan unsur TNI dan pemda," katanya.
Pewarta: Irwan Arfa
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
