"Saya harus berjalan tanpa alas kaki ketika saya memasuki kampung adat dan ke balai pertemuan adat di beberapa daerah," ujar Siti di Jakarta, Rabu.
Dia mengaku merasakan suasana magis dan ketulusan para tetua adat yang berharap adanya pengakuan dan perlindungan oleh negara atas keberadaan masyarakat hukum adat di Tanah Air.
Melalui blusukan pula, dia juga merangkum berbagai persoalan secara langsung di lapangan, agar dapat diselesaikan secara utuh. Ia pun rutin blusukan keluar masuk hutan dan menemui masyarakat, guna mendapatkan informasi sebagai bahan penting bagi pemerintah.
"Bapak Presiden berpesan kepada saya bahwa hutan harus dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat," tambah dia.
Oleh karena itu, ia pun berkunjung ke lapangan untuk melihat format bisnis, pembinaan kelembagaan kelompok tani hutan, orientasi ekonomi kreatif, potensi wisata, dan industri kayu rakyat guna menopang upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan melalui skema perhutanan sosial.
Untuk skema hutan kemasyarakatan, Menteri LHK telah berkunjung ke Kalibiru, Kabupaten Kulon Progo. Di sana rakyat memanfaatkan ekowisata pemandangan yang indah dan mampu meningkatkan ekonomi rakyat disekitarnya.
Adapun untuk skema mitra konservasi, Menteri Siti berkunjung ke Tahura Wan Abdurahman di Lampung. Di sini ia melihat "agroforestry" dan rakyat setempat yang dulunya merambah dan melakukan penebangan ilegal, sekarang menikmati HHBK, kelimpahan air dan terbebas dari longsor, banjir, dan kebakaran hutan.
"Selain itu di Gedong Wani, saya melihat potensi pengembangan pangan dan ternak melalui Kemitraan dengan KPHP," jelas dia.
Selanjutnya untuk skema hutan desa atau hutan nagari, Menteri Siti berkunjung ke Hutan Nagari Sungai Buluh di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Di sana rakyat mengelola hutan dengan kearifan lokal dan menerapkan hukum adat nagari. Ada Lubuk Larangan dengan sungainya yang jernih, kalau ada penduduk yang mengambil ikan tanpa upacara adat, dikenakan sanksi pembayaran 10 sak semen.
Untuk skema pembayaran jasa lingkungan tata air, Menteri Siti berkunjung ke Rawa Danau Kabupaten Serang, Banten. Di sana kelompok tani hutan mau menanam, dan memelihara hutan di pekarangannya dan menjaga Cagar Alam Cidanau karena ada pembayaran dari pengguna air di Cilegon yaitu Krakatau Steel, Asahimas, dan Candra Asri yang membutuhkan air untuk kegiatan industri dan air minum kota Cilegon.
Untuk skema hutan adat, Menteri Siti mendatangi Masyarakat Hukum Adat Ammatoa di Kajang, kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ia masuk ke hutan adat yang berfungsi produksi dimana struktur hutannya terjaga dengan baik, karena mereka mempraktekkan tebang pilih atau memungut hasil hutan bukan kayu-nya untuk kebutuhan sendiri.
Untuk skema hutan tanaman rakyat, Menteri Siti mengunjungi Desa Hajran di Jambi, yang mana rakyat setempat akan mengusahakan jenis-jenis tanaman cepat tumbuh untuk membangun industri veneer milik sendiri.
"Ini juga sejalan dengan perintah Bapak Presiden kepada Kementerian LHK dan APHI agar menyusun Road Map Industri Perkayuan untuk membangkitkan kejayaan industri perkayuan di Indonesia."
Untuk skema hutan rakyat, Menteri Siti datang ke Kalimantan Selatan ke Desa Telaga Langsat Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk bertemu dan berdialog dengan anggota kelompok tani Hutan Rakyat Silvopastur.
Di sini hutan rakyat dikelola dengan baik antara lain ditanami jenis pohon, juga ada ternak sapi yang sehat dan kotorannya digunakan untuk biogas, ada kolam ikan, dan lebah madu sekitar 500 koloni yang tersebar hingga kecamatan-kecamatan.
"Dari berbagai perjalanan ke lapangan, saya melihat kegembiraan, kejujuran, ketulusan dan semangat rakyat yang luar biasa dalam melaksanakan program Perhutanan Sosial," papar dia.
Untuk merangkul semua yang ditemukannya di lapangan, beberapa waktu lalu KLHK menyelenggarakan wahana berinteraksi saling belajar bertukar informasi, pengalaman, dan memperkuat jejaring kerja para pelaku dalam program perhutanan sosial.
Pewarta: Indriani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
