"Untuk pajak kita masih akan lakukan monitor dari tax amnesty dan (penerimaan) rutin. Kita lihat sampai akhir tahun, 31 Desember," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani mengatakan hingga saat ini masih belum ada perubahan proyeksi kekurangan (shortfall) penerimaan perpajakan pada akhir tahun 2016 yaitu masih sekitar Rp219 triliun.
Namun, ia meminta komitmen dari seluruh jajaran pegawai pajak serta bea cukai agar realisasi penerimaan perpajakan bisa tercapai secara optimal, meski target yang diproyeksikan sebesar Rp1.539,2 triliun tidak terpenuhi.
"Semua sudah dikalkulasi, kami tetap berharap yang terbaik dan meminta DJP untuk terus menerus fokus pada target yang sudah beberapa kali dibahas dan direvisi," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Sri Mulyani juga memastikan defisit anggaran pada akhir 2016 belum mengalami perubahan proyeksi, karena berdasarkan perkiraan penyerapan belanja, masih berada pada kisaran 2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kita lihat belanja di dua minggu terakhir, termasuk realisasi pemotongan dan kemampuan untuk mengeksekusi. Kombinasi itu cukup bagi kita ada ruang untuk menjaga defisit tidak melebihi 2,7 persen," katanya.
Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 30 November 2016 baru mencapai sekitar Rp965 triliun atau 71 persen dari target dalam APBN-P sebesar Rp1.355 triliun.
Sementara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat realisasi penerimaan bea cukai hingga 24 November 2016 telah mencapai Rp128,8 triliun atau sekitar 70 persen dari target Rp184 triliun.
Penerimaan pajak melemah karena sektor migas sedang terpengaruh oleh turunnya harga komoditas di pasar global, sedangkan penerimaan bea masuk melambat terdampak dari kurangnya impor dan cukai terimbas dari batalnya pengenaan cukai plastik.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
