"Saya harap semuanya bisa membuka diri. Beritahukan ke pemerintah, apa saja kebutuhan dalam sekian waktu tertentu, bagaimana memenuhi target prestasi, apa yang harus dilakukan dan lain-lain. Jangan cuma melapor jika terkait masalah uang," ujar Imam di Kemenpora, Jakarta, Rabu.
Dia melanjutkan, pemerintah memang tidak akan pernah lepas tangan begitu saja jika ada federasi olahraga yang mengalami kesulitan.
Namun, federasi diminta jangan mengumbar masalah secara tiba-tiba, khususnya jika berkenaan dengan dana.
"Sebab banyak anggaran dari kementerian dan lembaga yang harus dihemat," tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Salah satu persoalan yang sedang melanda adalah terkait masih adanya pelatih luar negeri dari beberapa cabang olahraga yang belum digaji.
Pemerintah melalui Kemenpora pun akhirnya mengambil alih tanggung jawab tersebut dan rencananya pelunasan dilakukan pada Januari 2017.
Komitmen pembayaran ini melibatkan Kemenpora, Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dan pihak kedutaan negara terkait.
"Jangan sampai pelatih-pelatih asing itu mengadu ke kedutaan mereka tidak dibayar. Itu tidak lucu," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto, yang tidak memberi tahu cabang olahraga mana saja yang belum melunasi gaji pelatih asingnya.
Menurut Gatot, saat ini Kemenpora menunggu laporan dari Satlak Prima mengenai total penghasilan yang akan dibayarkan.
"Laporan sementara yang masuk kepada kami jumlah seluruhnya Rp28 miliar. Jadi nanti memang tinggal dibayarkan saja dan kami anggap masalah ini sudah selesai," ujar dia.
Pewarta: Michael S
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
