"Keputusan pemerintah mengenai pelaksanaan UN penuh pertimbangan politis. Namun apa yang sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo tersebut merupakan sesuatu yang bijak," katanya dalam rapat koordinasi pelaksanaan UN di Jakarta, Kamis.
Dia menilai keputusan tersebut bijak karena meliputi pelaksanaan UN dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut mengatakan bahwa di kabinet banyak yang mendukung moratorium UN, namun ada pula yang tidak mendukungnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya telah melakukan kajian mengenai pelaksanaan UN dan hasilnya keluar usulan untuk moratorium UN.
Muhadjir mengatakan UN hanya digunakan sebagai dasar untuk pemetaan dan berdasarkan hasil pemetaan, UN tidak memiliki makna yang strategis.
"Selama tiga tahun terakhir tidak perubahan, yang baik cuma segitu, malah yang sekolah yang kurang bagus mengalami penurunan," katanya.
Kementerian kemudian mengusulkan moratorium UN sembari melakukan pembenahan.
"Ibaratnya kita punya jerawat lalu bercermin, maka jangan bercermin melulu. Tapi jerawatnya yang harus diobati baru kemudian bercermin lagi," katanya.
Meski menilai UN seharusnya tidak perlu dilakukan setiap tahun, ia menghargai keputusan pemerintah untuk tetap menggelar UN dan akan menyelenggarakannya dengan sebaik-baiknya.
"Pekerjaan kita, bagaimana mengurangi dampak negatif dalam pelaksanaan UN ini. Kita harus menyelenggarakan UN dengan jujur dan berintegritas," kata Muhadjir kepada ratusan kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia.
Pewarta: Indriani
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2016
