"Beberapa kali rapat kerja Komisi I DPR dengan Menteri Luar Negeri sudah disampaikan agar meninjau ulang kebijakan bebas visa. Kami juga meminta agar hal itu disampaikan ke Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari di Jakarta, Kamis.
Abdul Kharis Almasyhari mengatakan kebijakan bebas mengakibatkan Indonesia kehilangan pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Selain itu menurut dia, Komisi I DPR juga telah menyampaikan terkait kebijakan bebas visa itu kepada Kementerian Pertahanan karena mengancam kedaulatan NKRI.
"Kami juga menyampaikan ke Kemhan karena mengancam kedaulatan NKRI karena masih banyak pengangguran namun ada tenaga kerja asing yang masuk. Itu sudah kami sampaikan dua kali masa sidang yang lalu," katanya.
Politisi PKS itu mengatakan Komisi I DPR akan mempertanyakan kembali tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan itu dalam rapat kerja dengan Kemenlu dan Kemhan pada masa sidang mendatang.
Menurut dia, banyak warga yang menyampaikan aspirasinya kepada Komisi I DPR terkait masalah TKA ilegal yang ada di Indonesia karena masalanya berawal dari kebijakan bebas visa.
"Kebijakan bebas visa itu menyebabkan tenaga kerja asing ilegal banyak masuk lalu tidak mau balik ke negara asal," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR dari PKB, Syaiful Bahri Anshori mengatakan sudah mempertanyakan penerapan kebijakan bebas visa karena tidak seperti yang diharapkan.
Menurut dia, bebas visa seharusnya hanya untuk negara-negara tertentu saja yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia misalnya investasi, perizinan namun penerapannya kepada semua negara sehingga banyak tidak terkontrol.
"Tidak ada kebijakan bebas visa saja terkadang orang menyalahgunakannya apalagi bebas visa menyebabkan kontrol lebih sulit," ujarnya.
Dia menilai kebijakan bebas visa itu perlu dievaluasi misalnya terkair kesiapan Indonesia, lingkungan imigrasi sehingga semuanya harus benar-benar siap.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
