Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersilaturahmi dengan para pemangku kepentingan keuangan syariah dalam rangka satu windu Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) di Istana Negara Jakarta, Jumat.

"Dalam empat dekade terakhir, keuangan syariah berkembang pesat di dunia," kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Ia menyebutkan tahun 2008 tonggak penting bagi keuangan syariah di Indonesia di mana saat itu diterbitkan UU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU tentang Perbankan Syariah.

"UU itu menjadi dasar pengaturan keuangan syariah di Indonesia yang telah berkembang hingga saat ini," kata Sri Mulyani.

Kegiatan di Istana Negara itu dalam rangka memperkuat silaturahmi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan keuangan syariah itu dihadiri oleh beberapa menteri Kabinet Kerja, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Dewan Syariah Nasional MUI, pimpinan Ormas Islam, ahli keuangan syariah, pelaku pasar keuangan syariah dan kalangan akademisi.

Sukuk Negara pertama kali diterbitkan pada 2008. Hingga 2016 penerbitan Sukuk Negara telah mencapai Rp565,7 triliun, dengan outstanding saat ini sebesar Rp411,7 triliun.

Dalam rangka memenuhi beragam kebutuhan terhadap instrumen likuiditas dan investasi, Sukuk Negara diterbitkan dalam berbagai variasi instrumen di antaranya Project Based Sukuk, Surat Perbendaharaan Negara Syariah, Sukuk Negara Ritel (Sukri dan Sukuk tabungan) Sukuk Dana Haji Indonesia dan Sukuk Global.

Pewarta: Agus Salim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016