"Perkiraan kami, penyerapan dana bantuan dari Norwegia itu bisa terwujud dalam empat tahun kedepan," ujar dia saat dihubungi dari Yogyakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, dana bantuan dari pemerintah Norwegia sebesar 800 juta dolar AS itu ditujukan untuk mendukung program pemerintah Indonesia dalam mencapai penurunan emisi karbon.
Pemerintah Indonesia, kata Nazir, menargetkan penurunan emisi karbon mencapai 29 persen pada tahun 2030 mendatang, dan bantuan tersebut telah dicanangkan oleh pemerintah Norwegia dengan Indonesia sejak pemerintahan mantan Presiden SBY.
"Komitmen bantuan Norwegia itu sudah disepakati sejak era mantan Presiden SBY. Namun hingga kini belum ada sama sekali yang diserap," ungkap Nazir.
Ia memperkirakan, penyerapan dana tersebut bisa dilaksanakan dalam empat tahun kedepan.
Sebagai langkah awal, kata dia, BRG berharap penyerapannya bisa mencapai 10 persen dari total dana bantuan tersebut.
"Artinya, kami perkirakan pada tahun 2018 mendatang bisa menyerap sekitar 10 persen, atau sebesar 80 juta dolar AS," kata dia.
Selanjutnya, pada tahun kedua yaitu 2019 meningkat menjadi 20 persen dari total dana bantuan. Dan berikutnya tahun 2020, meningkat menjadi 30 persen, hingga akhirnya tahun 2021 akan menyerap 40 persen dari total dana bantuan Norwegia.
"Setelah di tahun 2018 kami perkirakan penyerapannya sekitar 10 persen, maka akan meningkatkan kepercayaan Norwegia terhadap kinerja penyerapan Indonesia dalam program penurunan emisi karbon itu. Hingga setiap tahunnya, terus meningkat dan kami perkirakan pada tahun 2021, dana tersebut sudah terserap seluruhnya untuk mendukung program pemerintah Indonesia," papar Nazir.
Jadi perkiraannya, kata dia, pada tahun 2018 bisa terserap sebesar 80 juta dolar AS. Lalu tahun 2019 menjadi 160 juta dolar AS, dan tahun berikutnya menyerap 240 juta dolar AS, dan akhirnya tahun 2021 menyerap 320 juta dolar AS.
(Baca juga: BRG kampanyekan penyelamatan gambut melalui komik)
Pewarta: RH Napitupulu
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2017
