"Dampak PKH untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan akan terus meningkat jika dilaksanakan secara terintegrasi dengan program perlindungan sosial lainnya," katanya saat menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo dalam acara penyaluran dana PKH nontunai di Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu.
Mengutip hasil evaluasi Bank Dunia pada 2012 dan 2015, Khofifah menyebutkan PKH berdampak meningkatkan kunjungan ibu hamil ke fasilitas layanan dasar kesehatan sebesar tujuh persen.
Selain itu, imunisasi lengkap meningkat delapan persen dan pemeriksaan kesehatan balita meningkat 22 persen.
Di bidang pendidikan, kata Menteri, peningkatan partisipasi SD sebesar 2,2 persen dan SMP 4,4 persen.
Sementara pengeluaran keluarga untuk makanan berprotein tinggi meningkat 10 persen.
Temuan lainnya, jelas dia, adanya penurunan kasus anak dengan "stunting" sebesar 2,7 persen.
Oleh karena itu, PKH telah menginisiasi integrasi holistik dengan Program Indonesia Sehat (PIS), Program Indonesia Pintar (PIP), beras sejahtera (Rastra), pemugaran rumah tidak layak huni, Kelompok Usaha Bersama (Kube), dan subsidi elpiji 3 kilogram.
Ke depan integrasi ini juga dapat mencakup subsidi lain, seperti listrik, pupuk dan sebagainya.
"Dengan pendekatan holistik ini maka PKH diharapkan dapat berkontribusi untuk turut menurunkan kemiskinan sesuai dengan target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) menjadi tujuh hingga delapan persen dan penurunan indeks gini rasio menjadi 0,36 persen pada tahun 2019," ujar Ketua Umum PP Muslimat NU itu.
Khofifah menyebutkan dampak lain dari PKH adalah adanya 600 ribu keluarga penerima manfaat yang telah "lepas" dari PKH atau dianggap tidak miskin lagi dan dirujuk ke program pemberdayaan lainnya.
"Program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, melalui pengurangan beban keluarga miskin, dan memutus rantai kemiskinan dan kesenjangan pendapatan," katanya.
Melalui perbaikan akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, maka lanjut Menteri, PKH diharapkan dapat berkonstribusi memperbaiki akses keluarga penerima manfaat.
"Sejak dimulai pada 2007 dengan penerima sekitar 500 ribu keluarga, pada akhir tahun 2016 telah mencakup enam juta KPM (keluarga penerima manfaat) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia," katanya.
Dalam menyalurkan bantuan sosial nontunai, Kemensos bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara).
Hingga akhir tahun 2016 bantuan nontunai telah diberikan kepada satu juta KPM di 20 provinsi dan 68 kabupaten/kota.
Pewarta: M Irfan Ilmie
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017
