"Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan, antara lain dengan bank pemerintah, PT Pos Indonesia, koperasi, dan lain sebagainya," kata Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono yang didampingi enam anggota Dewas lainnya di Jakarta, Senin.
Saat ini baru terdapat 324 kantor pelayanan yang terdiri atas 121 Kantor Cabang dan 203 Kantor Cabang Pembantu. Dewas juga mendorong pengembangan kantor wilayah untuk memperluas jangkauan koordinasi sampai ke seluruh pelosok wilayah NKRI.
Disadari, pembukaan kantor layanan di kabupaten yang jauh di pegunungan daan daerah terpencil membutuhkan biaya dan tidak ekonomis, tetapi sebagai badan publik, Dewas menilai kebijakan tersebut harus diwujudkan sebagai bentuk kepedulian dan pemerataan pelayanan.
Sementara total kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (aktif dan nonaktif) mencapai 47.018.725 orang (November, 2016), jumlah peserta bukan penerima upah (BPU atau informal) baru mencapai 912.553 orang (1,9 persen), masih jauh dari jumlah total pekerja informal di Indonesia sekitar 70,3 juta orang.
Untuk itu, juga diusulkan revisi batas usia maksimum kepesertaan pekerja BPU dari usia 56 tahun hingga batas usia harapan hidup 65 tahun. Hal ini dilakukan karena masih terbuka potensi pekerja mandiri di atas 56 tahun diantaranya pekerja seni, petani, pedagang, dan sebagainya.
Standar pelayanan
Di samping itu, perbaikan sistem pelayanan pengaduan saat ini juga perlu dilakukan agar memenuhi standar prima pelayanan publik.
Dewas juga mencatat salah satu daya tarik bagi peserta adalah pengembangan dana Jaminan Hari Tua dan Pensiun, sehingga langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kinerja investasi terus didorong dengan melibatkan lebih banyak mitra nasional dan BUMN, termasuk kajian penyertaan di proyek infrastruktur.
"Pencapaian kinerja investasi 2016 dinilai cukup menggembirakan, yaitu mencapai 10,01 persen," ujar Guntur.
Dewas juga mengusulkan agar penempatan dana program jaminan sosial di perbankan mempunyai "reciprocal benefit" terhadap peningkatan pelayanan kepada peserta. Bila memungkinkan Direksi meminta OJK/BI agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi syarat dalam pemberian kredit di perbankan.
Di sisi lain, pembenahan penyusunan anggaran operasional, inventarisasi aset, status piutang masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama dalam waktu dekat.
Kajian besaran kenaikan iuran pensiun juga menjadi perhatian Dewas agar Direksi melakukan perhitungan dengan prinsip kehati-hatian dan berkonsultasi intens dengan kementerian terkait, maupun pemangku ketentingan lainnya.
Pewarta: Erafzon SAS
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
