"Temuan PPATK ini merupakan fakta. Polri masih mendalami hal tersebut, mengkroscek dengan kasus-kasus terorisme yang selama ini telah ditangani," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Martinus Sitompul, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.
Menurutnya, transfer uang memang bisa dilakukan dengan berbagai cara yakni melalui transfer perbankan, menggunakan jasa pengiriman uang dan melalui mata uang virtual di dunia maya.
Terkait temuan PPATK tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memantau perpindahan dana mata uang virtual demi memperkecil peluang penyalahgunaan fasilitas tersebut untuk aksi terorisme.
Kendati demikian ia mengungkapkan tidak bisa langsung memblokir pengiriman dana terduga teroris bila belum terbukti dana tersebut akan digunakan untuk aksi teror.
"Siapapun yang kami ketahui bagian atau kelompok (teroris) akan didata, tapi tidak akan bisa ditindak (pemblokiran) tanpa fakta perbuatan melawan hukum, jadi harus dibuktikan dulu."
"Misal seseorang kirim uang, lalu uang itu dimanfaatkan untuk aksi terorisme, misal beli bahan peledak, maka itu bisa ditindak. Tapi tanpa bukti yang cukup, enggak bisa (diblokir). Kecuali pengirimnya sudah terindikasi aksi terorisme," ujarnya.
Sebelumnya, PPATK melacak adanya transaksi layanan keuangan berbasis teknologi (Fintech) yang dilakukan oleh Bahrun Naim.
Bahrun Naim diketahui memanfaatkan sejumlah akun yang terdaftar pada penyedia jasa pembayaran PayPal atau menggunakan mata uang terenkripsi Bitcoin untuk mendanai sejumlah aksi teror yang terjadi pada tahun 2016.
PayPal adalah penyedia jasa pembayaran yang bisa digunakan untuk transaksi oleh seluruh pengguna internet di seluruh dunia.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
