Pemerataan itu kita mulai dari pulau terdepan, dari pinggiran, dari desa karena potensi-potensi yang ada itu perlu kita kembangkan,"
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur sehingga pemerintahannya fokus untuk memulai pembangunan dari kawasan terluar, pinggiran, dan perdesaan.

"Pemerataan itu kita mulai dari pulau terdepan, dari pinggiran, dari desa karena potensi-potensi yang ada itu perlu kita kembangkan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44 PDI Perjuangan di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Selasa.

Oleh karena itu, ia fokus untuk memperbesar anggaran dana desa yang jumlahnya terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Ia mengatakan pada 2015 anggaran dana desa sebesar Rp20,5 triliun, kemudian pada 2016 menjadi Rp47 triliun, dan pada 2017 ditingkatkan menjadi Rp60 triliun.

"Yang dikerjakan saat ini memang baru fokus pada infrastruktur desa, jalan desa, baik irigasi, baik jembatan-jembatan. Setiap saya ke daerah saya selalu mampir, untuk mengecek apakah dana desa itu digunakan pada sasaran yang tetap pada hal-hal yang merupakan keinginan masyarakat," katanya.

Presiden mengaku bersyukur saat mendapati penggunaan dana desa ternyata sangat bagus di lapangan, sehingga diharapkan tahun ini akan lebih kelihatan karena dana yang dianggarkan mencapai Rp60 triliun.

Pemerataan, kata dia, juga terkait dengan ketimpangan harga yang juga menjadi fokus pemerintahannya.

"Saya sampaikan semen misalnya di Jawa harganya Rp70 ribu, di Papua terutama di Puncak, di pegunungan di Wamena di Lanijaya harganya bisa sampai Rp800 ribu sampai Rp2,5 juta," katanya.

Hal itu juga berlaku sebelumnya dengan harga BBM yang tahun lalu harga BBM di Jawa Rp6.450 dan ternyata di Papua harganya mulai Rp40 ribu, Rp60 ribu, dan pada bulan tertentu bisa Rp100 ribu per liter.

"Tetapi tahun yang lalu, tiga bulan lalu harga BBM di Papua telah kita samakan dengan harga BBM di Jawa jadi Rp6.450. Ini bukan masalah harga, ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Presiden mengakui masih mempunyai PR masalah pemerataan harga semen yang diharapkan harganya bisa sama dengan di Jawa.

Ia juga menyoroti terkait proyek tol laut yang belum rampung sepenuhnya.

"Kalau 2016 rutenya masih rute-rute (itu), sudah tambah walaupun belum ramai, tapi 2017 rutenya akan ramai," katanya.

Presiden berharap dengan tambahan trayek rute tol laut ia meyakini harga-harga yang dilalui rute tersebut akan turun karena biaya transportasi bisa ditekan tidak hanya di Papua, tapi juga NTT, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah lain.

"Kemudian yang berkaitan pemerataan juga perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini telah dibagi Kartu Indonesia Sehat sebanyak 88 juta, kemudian Kartu Indonesia Pintar pada akhir tahun 2016 juga sudah dibagi 17 juta," katanya.

Pembagian kartu itu, kata Presiden, untuk memberi kepastian bahwa anak-anak Indonesia bisa belajar dan rakyat Indonesia, terutama mereka yang berasal dari keluarga yang belum sejahtera bisa mengakses pelayanan kesehatan, baik di puskesmas maupun di rumah sakit tanpa dipungut biaya.

"Tahun ini juga akan kita tambah Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat," kata Presiden.

Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017