"Penyebaran berita bohong dan fitnah jelas tidak dapat dibenarkan baik dalam standar etika bernegara apalagi etika beragama. Bahkan dalam ajaran Islam misalnya, jelas perintahnya, jika tidak bisa berkata baik lebih baik diam dan jika datang berita yang diragukan maka lakukan klarifikasi," kata Jazuli di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, semua pihak harus merasa bertanggung jawab menyebarkan informasi yang benar dengan cara selektif sejak menerima, mencerna, hingga menyebarkan informasi jika informasi itu layak disebarkan.
Dia menjelaskan bohong atau fitnah ini sungguh merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara karena dampaknya bisa menyesatkan, mengadu domba, bahkan bisa menyebabkan konflik di antara anak bangsa.
"Fraksi PKS mendukung penuh semangat dan gerakan ini tanpa basa-basi. Artinya mari semua pihak jujur dan komitmen mewujudkannya, tidak hanya elemen masyarakat tapi juga pemerintah dan lembaga-lembaga negara," ujarnya.
Dia berharap kredibilitas sumber informasi, yaitu pemerintah dan lembaga-lembaga negara, terkait kebijakan yang diambil semakin ditingkatkan.
Menurut Jazuli, kebijakan harus jelas, akuntabel, tidak simpang siur, tidak multi-interpertasi yang akhirnya memancing berita-berita liar dan tidak benar.
"Apapun alasannya, penyebaran berita bohong dan fitnah tidak dapat dibenarkan, apalagi jika itu dilakukan dengan sengaja untuk memperkeruh keadaan," katanya.
Dia mengajak seluruh masyarakat untuk menghentikan membuat berita hoax, karena masyarakat harus tunjukkan jati diri sebagai bangsa yang berakhlak dan bertanggung jawab.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
