"Jumlah kursi di Kaltim telah berkurang, dari sebelumnya delapan menjadi lima kursi. Hal ini terjadi karena kuotanya terbagi setelah adanya daerah pemilihan baru di Provinsi Kalimantan Utara yang mendapat jatah tiga kursi," ujar Hetifah dihubungi dari Samarinda, Kamis.
Menurut dia, Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu telah melakukan rapat. Agenda yang dibahas dalam rapat adalah beberapa hal yang terkait rencana kunjungan kerja ke daerah pemilihan yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dalam penentuan jumlah alokasi kursi.
Agenda kunjungan dijadwalkan mulai Januari hingga pertengahan Februari. Khusus untuk Provinsi Kalimantan Timur, jadwal kunjungannya adalah pada 2-4 Februari 2016.
Hetifah yang merupakan anggota pansus tersebut menjelaskan, terdapat sembilan provinsi yang menjadi prioritas terkait masalah ini, yaitu Kalimantan Timur, Daerah Istimewa Yogjakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Papua, Aceh dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penentuan daerah tersebut merupakan hasil dari pembahasan terkait ketidakadilan alokasi kursi di DPR RI. Masing-masing provinsi memiliki permasalahan tersendiri, yakni ada yang kelebihan kursi, ada yang kekurangan kursi dan ada juga karena keistimewaannya.
Untuk rencana kunjungan ke Provinsi Kaltim mendatang, Hetifah berharap adanya masukan dari pemangku kepentingan di Kaltim dan Kaltara sehingga hasilnya akan diusulkan pada pertemuan dengan Pansus RUU Pemilu.
"Kami berharap jumlah wakil dari Kaltim dan Kaltara yang akan duduk di parlemen bisa ditingkatkan. Tujuannya adalah untuk memperkuat suara dari Kaltim dan Kaltara di pemerintah pusat," ujarnya.
Ia menjelaskan, penentuan kursi semata melalui pendekatan jumlah penduduk saat ini sudah tidak relevan. Perlu memadukan luas wilayah sebagai satu pendekatan dalam menentukan alokasi kursi.
"Cakupan wilayah yang luas di Kaltim dan Kaltara tentu harus menjadi pertimbangan, karena selama ini dengan jumlah kursi yang ada, ternyata Kaltim dan Kaltara masih tertinggal, apalagi jika dikurangi, tentu kondisinya makin tertinggal karena kurangnya teriakan di parlemen," tuturnya menegaskan.
Pewarta: M Ghofar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
