Secara umum kami senang, kami cukup puas, karena wilayah ini dulunya kumuh. Sekarang hijau dan bersih
Jakarta (ANTARA News) - Warga Kampung Deret Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuntaskan program Kampung Deret yang pernah berjalan pada saat Presiden Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Ketua RW 07 Kelurahan Gandaria Selatan, Abdul Khoir, mengatakan dari target 500 rumah yang menjadi sasaran Program Kampung Deret pada 2013, baru 194 rumah yang terealisasi pada awal 2014 sehingga program itu dinilai belum merata bagi beberapa warga yang tinggal di wilayah yang sama.

"Kalau bisa dituntaskan oleh siapa pun gubernurnya nanti. Dahulu menurut rencana 500 rumah, namun sekarang baru 194 rumah," kata Abdul Khoir di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan, hingga saat ini warga masih menanti program Kampung Deret diteruskan karena terbukti memperbaiki kualitas hidup dengan lingkungan yang tertata asri, saluran sanitasi lancar, ventilasi antar rumah, dan akses jalan yang semakin lebar.

"Secara umum kami senang, kami cukup puas, karena wilayah ini dulunya kumuh. Sekarang hijau dan bersih," kata dia.

Abdul Khoir mengatakan program Kampung Deret yang berlangsung cepat, sekitar tiga bulan, sempat ditolak sejumlah warga.

Itu terjadi karena kurangnya informasi mekanisme pembiayaan dan salah pengertian soal tanah yang diberikan sepanjang 50 cm dari tiap rumah untuk memperlebar akses jalan.

"Tanahnya enggak diambil, cuma disisakan 50 cm ke depan agar bisa dipakai untuk jalan. Dalam sertifikat itu tetap tanah milik kita, bukan tanah jalanan," kata Abdul Khoir.

"Karena faktor tanah itu tidak disosialisasikan dengan bagus, jadi cuma sedikit yang paham. Yang lain bukan tidak mau, tapi belum paham. Setelah mengerti mereka mau, tapi sudah terlambat," katanya.

Suharma, Ketua RT 01 RW 07 Gandaria Selatan, mengatakan program Kampung Deret di wilayahnya disambut baik karena ada faktor rasa memiliki rumah dan sudah melebur dengan lingkungan.

"Jika dipindahkan ke rumah susun pasti banyak yang menolak. Berhubung ini Kampung Deret, tidak pindah, tapi ditata, maka banyak warga yang bahu-membahu. Tujuannya waktu itu biar cepat kelar. Warga di sini sudah guyub, jelas tidak akan mau pindah, makanya program ini disambut baik," kata dia.

Di sisi lain, warga Kampung Deret Gandaria Selatan mengeluhkan sistem septic tank komunal yang tidak berfungsi baik.

"Kalau nanti ada lagi, coba dicek ulang sistem septic tank komunal yang saat ini sudah kurang baik," kata Yuni warga Kampung Deret Gandaria Selatan sambil menujuk septic tank di rumahnya yang tak berfungsi karena tertekan tanah di atasnya.

Mereka juga mengaku dana membangun rumah senilai Rp54juta yang dikucurkan dalam tiga tahap kurang mencukupi sehingga banyak yang terpaksa menombok bahkan sampai menggadaikan sertifikat rumah untuk berhutang.

"Biayanya jelas lebih, kami menambah dengan dana pribadi. Namun ada juga yang lebih parah, sampai menggadai untuk berhutang," kata Abdul Khoir.

Kampung Deret Petogogan belum bersertifikat


Jika rumah-rumah di Kampung Deret Gandaria Selatan mayoritas sudah bersertifikat. Lain halnya dengan yang terjadi di Kampung Deret Petogogan.

Sejak program Kampung Deret Petogogan dianggap berhasil dan menjadi salah satu proyek percontohan pada 2014, hingga saat ini cuma lima dari 137 rumah yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Sugino, Kepala Paguyuban Kampung Deret Petogogan, mengatakan hingga akhir 2016 pihaknya sudah mengirimkan surat ke Gubernur DKI Jakarta dengan tembusan Wakil Gubernur DKI untuk meminta diterbitkannya SHGB.

Mayoritas warga Kampung Deret Petogogan yang berada di RW 05 Kelurahan Petogogan adalah anak dan cucu bekas pegawai PDAM.

"Sejak tahun 1953 tanah ini ada surat untuk penempatan karena dahulu orang tua kami kerja di PAM," kata dia.

Sugino mengatakan dalam waktu dekat para warga akan menyurati Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan terkait masalah tersebut dan berharap SHGB bisa segera diterbitkan.



Di sisi lain, warga Kampung Deret Petogogan mengapresiasi program ini karena tetap menjaga keberlangsungan hidup warga dengan tidak merelokasi ke rumah susun, melainkan ditata kembali agar tertib.

"Kami puas, Kampung Deret tidak mengubah susunan sosial kami yang sudah seperti keluarga dan puluhan tahun menetap," kata Sugino.

Yanto, warga lainnya mengatakan, "Kami akan kesusahan jika pindah ke rumah susun karena pekerjaan, pendidikan anak, dan keluarga kami tertinggal di kampung ini."

Keberlangsungan program Kampung Deret kembali mengemuka seusai debat Cagub dan Cawagub DKI Jakarta, Jumat lalu.

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan, menagih janji Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membangun kampung deret saat menjadi cawagub Joko Widodo pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012.

Anies secara lantang mengatakan ia siap meneruskan program Kampung Deret yang terhenti.


Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2017