Dalam forum tersebut, DPR RI mengirimkan tujuh orang delegasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Dr. Fadli Zon.
Adapun anggota delegasi lainnya adalah Dr. Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Partai Demokrat), Yoseph Umar Hadi (Fraksi PDI-P), Dwi Aroem Hadiatie (Fraksi Partai Golkar), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Fraksi Partai Gerindra), Sartono Hutomo (Fraksi Partai Demokrat), dan Desy Ratnasari (Fraksi PAN).
Sehari
sebelum pembukaan sidang APPF, dalam pertemuan bilateral negara-negara
ASEAN yang dilakukan Minggu, 15 Januari 2017, Indonesia kembali dipilih
mewakili ASEAN sebagai salah satu anggota Komite Eksekutif APPF hingga
2019. Negara ASEAN lainnya yang dipilih adalah Laos.
“Memang
ada gejolak di Semenanjung Korea dan Laut Cina Selatan, yang salah
satunya menyangkut isu nuklir. Namun secara umum Asia Pasifik adalah
kawasan yang relatif stabil. Untuk membangun stabilitas kawasan
dibutuhkan kerja sama dan saling percaya di antara negara-negara
sekawasan," kata Fadli Zon, dalam keterangan tertulisnya.
Ia melanjutkan, "Kepercayaan ini tidak bisa dibangun instan, melainkan harus dipupuk melalui dialog terbuka dan fair. Selain itu, tiap negara juga harus mengedepankan penyelesaian damai atas setiap konflik yang muncul. Itu sebabnya APPF menjadi salah satu forum diplomasi yang penting.”
Ia melanjutkan, "Kepercayaan ini tidak bisa dibangun instan, melainkan harus dipupuk melalui dialog terbuka dan fair. Selain itu, tiap negara juga harus mengedepankan penyelesaian damai atas setiap konflik yang muncul. Itu sebabnya APPF menjadi salah satu forum diplomasi yang penting.”
“Dalam
forum APPF ke-25 ini, Indonesia menyuarakan pentingnya penyelesaian
krisis kemanusiaan di Rohingya. DPR telah meminta parlemen Myanmar
supaya mendorong pemerintahnya menyelesaikan krisis kemanusiaan tersebut
dengan damai dan bijaksana. Krisis kemanusiaan, di manapun, tidak boleh
dibiarkan berlarut-larut. Selain Rohingya, parlemen Indonesia juga
menyuarakan pentingnya penanganan krisis kemanusiaan yang terjadi di
Palestina dan Suriah.”
Dalam acara pembukaan
sidang APPF, yang dihadiri oleh Perdana Menteri Fiji, Josaia Voreqe
Bainimarama, Ketua Delegasi Indonesia Fadli Zon mendapat kehormatan
untuk menyampaikan Vote of Thanks mewakili delegasi negara-negara yang
hadir. Indonesia dan Fiji kebetulan memang memiliki hubungan diplomatik
yang erat dan saling mendukung dalam forum internasional.
“Kita
sering lupa jika Indonesia sebagai negara bukan hanya masuk wilayah
Asia, tapi juga masuk wilayah Pasifik Selatan," kata Fadli.
"Itu sebabnya kita harus menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara kepulauan Pasifik. Apalagi, secara kultur kita juga memiliki irisan kebudayaan yang besar dengan negara-negara Pasifik, seperti Papua New Guinea, atau Fiji, yang kini kebetulan jadi tuan rumah. Secara regional, negara-negara di kawasan Pasifik Selatan mayoritas penduduknya merupakan bangsa Melanesia, dan Indonesia saat ini memiliki kurang lebih 11 juta penduduk beretnis Melanesia, yang tersebar di wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.”
"Itu sebabnya kita harus menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara kepulauan Pasifik. Apalagi, secara kultur kita juga memiliki irisan kebudayaan yang besar dengan negara-negara Pasifik, seperti Papua New Guinea, atau Fiji, yang kini kebetulan jadi tuan rumah. Secara regional, negara-negara di kawasan Pasifik Selatan mayoritas penduduknya merupakan bangsa Melanesia, dan Indonesia saat ini memiliki kurang lebih 11 juta penduduk beretnis Melanesia, yang tersebar di wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.”
Dalam
Sidang Tahunan ke-25 APPF 2017, delegasi parlemen Indonesia mengajukan
enam usulan resolusi, salah satunya mengenai isu persamaan gender dan
pemberdayaan perempuan.
“Sejak sidang tahunan APPF dua tahun lalu, Indonesia menjadi inisiator penting isu gender dan pemberdayaan perempuan ini. Kita bahkan sedang mengusulkan agar soal parlemen perempuan ini masuk ke dalam statuta APPF. Selain soal perdamaian, isu gender ini menjadi bagian dari agenda diplomasi parlemen kita,” papar Fadli.
“Sejak sidang tahunan APPF dua tahun lalu, Indonesia menjadi inisiator penting isu gender dan pemberdayaan perempuan ini. Kita bahkan sedang mengusulkan agar soal parlemen perempuan ini masuk ke dalam statuta APPF. Selain soal perdamaian, isu gender ini menjadi bagian dari agenda diplomasi parlemen kita,” papar Fadli.
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
