Bashar Jaafari akan memimpin delegasi pemerintah yang meliputi Penasihat Menteri Luar Negeri Ahmad Arnus, Duta Besar Suriah untuk Moskow Riad Haddad dan Ahmad Kuzbari, seorang anggota parlemen Suriah. Tiga perwira Suriah juga termasuk di dalam delegasi tersebut menurut Al Watan.
Perundingan tersebut dijadwalkan hanya mencakup dua topik: yang pertama ialah gencatan senjata nasional inklusif antara delegasi gerilyawan dan pemerintah Suriah, dan topik kedua adalah "mencari prinsip-prinsip penyelesaian politik".
Jadwal perundingan tersebut beredar beberapa hari setelah kelompok-kelompok gerilyawan setuju menghadiri perundingan dengan wakil Pemerintah Suriah di Astana pada penghujung bulan ini.
Dalam acara di Ankara pada Ahad (15/1), sembilan kelompok gerilyawan sepakat ambil bagian dalam pertemuan 23 Januari di Astana, yang merupakan hasil dari kesepakatan Turki-Rusia belum lama ini.
Kelompok utama gerilyawan yang akan hadir ialah Jaish Al-Islam, atau Tentara Islam, kekuatan utama gerilyawan yang menguasai daerah penting di sebelah timur Ibu Kota Suriah, Damaskus.
Namun enam kelompok gerilyawan yang lain menolak ikut, terutama yang berpusat di Provinsi Idlib di bagian barat-laut Suriah, utamanya Ahrar Ash-Sham, Suqur Ash-Sham, Failaq Rahman, dan Jaish Idlib.
Masing-masing faksi gerilyawan akan mengirim wakil, kata laporan Al Watan, menambahkan nama tersebut sudah diserahkan kepada pihak Turki, yang akan berkoordinasi dengan pihak Rusia.
PBB telah menerima undangan untuk pembicaraan perdamaian mendatang di Astana mengenai Suriah dan telah menunjuk satu tim untuk menghadiri pertempuran itu, kata Juru Bicara PBB Farhan Haq pada Selasa.
Haq mengatakan kantor Utusan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Suriah Staffan de Mistura telah menerima undangan ke Astana.
"Utusan Khusus telah menunjuk satu tim yang dipimpin oleh wakilnya, Ramzy E. Ramzy, dan Direktur Politik Robert Dann untuk mewakili PBB dalam pertemuan tersebut," katanya sebagaimana dikutip kantor berita Xinhua.
Kesepakatan gencatan senjata dicapai antara Pemerintah Suriah dan oposisi pada penghujung tahun lalu, setelah upaya diplomatik gencar Rusia, Turki dan negara lain. Babak baru pembicaraan perdamaian di Astana, Kazakhstan, dijadwalkan diselenggarakan 23 Januari.
Dewan Keamanan PBB pada 31 Desember mengesahkan resolusi untuk menyambut upaya Rusia dan Turki guna mengakhiri kekerasan di Suriah dan memulai proses politik.
Dewan menganggap pembicaraan perdamaian di Astana sebagai "bagian penting dari proses politik pimpinan warga Suriah dan langkah penting ke arah pelanjutan perundingan" menurut resolusi PBB.(Uu.C003)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
