DPR apresiasi penetapan pidato menteri cuma tujuh menit

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyambut positif keputusan yang menetapkan menteri, kepala lembaga, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri hanya punya waktu maksimal tujuh menit saat berpidato dalam kegiatan yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

"Saya melihatnya secara positif, artinya setiap menteri yang merupakan pembantu presiden, tidak boleh lebih lama dari pada presiden sendiri, memang seharusnya seperti itu," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Dalam sebuah acara yang dihadiri Kepala Negara, kata Taufik, menteri diharapkan memberikan pidato pengantar sebelum Presiden menyampaikan intinya.

"Mana mungkin seorang menteri memberi kuliah kepada presiden, kan enggak mungkin. Tentu menteri hanya memberi dalam bentuk sekapur sirih saja, atau pidato pengantar sebelum intinya ke presiden," ucapnya.

Namun, untuk acara lembaga negara seperti di parlemen, menurut Taufik, keputusan tersebut perlu ditinjau ulang.

"Di DPR ini ada yang namanya konvensi nasional, yaitu pidato kenegaraan presiden pada saat penyampaian nota keuangan APBN, itu pasti pidato Ketua DPR, MPR, DPD, minimal 20 menit. Ini yang perlu diperhatikan," katanya.

"Jadi kalau untuk mengatur protokoler kepresidenan, dalam arahan kepada menteri-menteri di bawah presiden, tentu kita dukung," demikian Taufik Kurniawan.

(Baca juga: Pidato menteri di hadapan presiden 7 menit)