Kedatangan para PHL di Rumah Lembang itu, yakni untuk mengadukan kejelasan mengenai kelanjutan kontrak kerja sebagai PHL Sudin Kebersihan Jakarta Timur pada tahun ini dan seterusnya. Namun mereka tidak berhasil menemui Ahok.
"Pada 3 Januari 2017, kontrak kerja kami dihentikan, ada 27 PHL totalnya, termasuk saya. Padahal kami sudah ikut tes dan dinyatakan lulus, tapi nilai kami dibilang tidak cukup memenuhi persyaratan," kata salah satu PHL bernama Suadji (51) di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
Bersama teman-temannya, dia menceritakan pada 27 Desember 2016 telah mengurus perpanjangan kontrak dengan membawa semua berkas, di antaranya KTP dan NPWP, serta membayar Rp300.000 untuk tes urine.
"Kemudian, pada 31 Desember 2016, nama kami semua sudah terpampang di papan pengumuman bahwa kami lulus. Kami juga sempat diminta untuk bekerja pada malam tahun baru. Kami pun melaksanakannya," ujar Suadji.
Akan tetapi, pada 3 Januari 2017, pria yang sudah bekerja sebagai PHL Sudin Kebersihan Jakarta Timur sejak 2013 itu mengaku terkejut karena mendapat pemberitahuan bahwa kontrak kerja dihentikan.
"Padahal setelah pengumuman, sudah ada juga undangan untuk nego gaji. Tapi tanggal 3 Januari, tiba-tima kami dikasih tahu bahwa kami tidak boleh lanjut bekerja lagi karena tidak lolos tes. Ini yang kami tidak mengerti," tutur Suadji.
Setelah pemberitahuan itu, dia dan teman-temannya mengaku langsung bertemu dengan pihak Sudin Kebersihan Jakarta Timur, dan pihak Sudin menjanjikan para PHL itu dapat lanjut bekerja mulai Maret 2017.
"Kami juga sudah ke Balai Kota, tapi tidak berhasil bertemu dengan Plt Gubernur Sumarsono. Sekarang kami coba mengadu ke Pak Ahok. Kami hanya ingin kontrak kerja yang sekarang lebih jelas, jadi kami tidak was-was," ungkap Suadji.
Meskipun demikian, dia mengungkapkan upayanya untuk menemui Ahok pada hari ini di Rumah Lembang juga tidak berhasil, lantaran mengenakan seragam kerja PHL berwarna oranye.
Pewarta: Cornea Khairany
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2017
