"Sikap Indonesia tegas bahwa tetap ingin memperjuangkan Palestina menjadi negara merdeka penuh. Semua kebijakan itu harus diikuti jangan sampai terganggu," kata Hasanuddin, di Jakarta, Jumat.
Hal itu dikatakan dia terkait berita yang beredar bahwa Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI), Istibsyaroh, bertemu Presiden Israel, Reuven Rivlin, Rabu (18/1).
Hasanuddin mengatakan dukungan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina semakin ditegaskan dengan kehadiran perwakilan Indonesia dalam acara Konferensi Pembebasan Palestina di Paris, Prancis pada pekan lalu.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan kehadiran Istibsyaroh bertemu presiden Israel itu membawa nama institusi MUI atau atas nama pribadi yang bersangkutan.
"Kalau mengundang lembaga kepada yang bersangkutan atas nama pribadi, tidak mungkin karena yang ditemuinya adalah presiden Israel," ujarnya.
Dia menilai harus ada klarifikasi oleh yang bersangkutan dan meminta pertanggung jawaban kepada MUI karena tidak mungkin pribadi atau seorang turis bisa bertemu presiden.
Menurut dia, masyarakat harus tahu dahulu kebijakan politik Indonesia terhadap Palestina bahwa sejak Indonesia merdeka, kebijakan Indonesia sama yaitu tidak seorang pun pejabat negara Indonesia yang diizin pemerintah berkunjung ke Israel.
Sebelumnya, sebagaimana dilansir dari Kementerian Luar Negeri Israel, pertemuan Istibsyaroh dengan Rivlin berlangsung Rabu (18/1). Pengurus MUI itu mengunjungi Israel atas inisiatif Australia/Israel and Jewish Affairs Council.
Melalui juru bicara presiden, Rivlin menerima hangat kunjungan tersebut dan menyatakan Israel tidak memiliki niat perang dengan Islam. Namun Rivlin menyayangkan ada sejumlah kelompok dan negara lain yang dengan keras dan jelas menolak ide negara Israel.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
